UMKM Terdampak Bencana Dipetakan dalam Tiga Zona, Skema Cepat Pulihkan Ekonomi Sumatera

JAKARTA – Penanganan UMKM terdampak bencana di Sumatera menjadi krusial karena sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi lokal sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.

Ketika bencana merusak fasilitas produksi, memutus rantai pasok, dan menurunkan kapasitas usaha, dampaknya langsung terasa pada pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Tanpa intervensi cepat, banyak pelaku UMKM berisiko gulung tikar, memperpanjang pemulihan ekonomi pascabencana.

Oleh karena itu, dukungan berupa bantuan modal, relaksasi kredit, pendampingan usaha, serta pemulihan infrastruktur dasar perlu diprioritaskan.

Penanganan yang terukur tidak hanya mempercepat bangkitnya UMKM, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan ketahanan sosial di wilayah terdampak.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan penanganan pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera melalui pemetaan tiga zona sebagai dasar pemulihan ekonomi.

"Nanti (UMKM yang terdampak bencana) dipetakan, dibagi menjadi tiga zona," kata Maman ditemui seusai kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference di Jakarta, Senin (8/12).

Dia menyampaikan Kementerian UMKM dalam sepekan mengagendakan rapat koordinasi bersama bank penyalur untuk memetakan pelaku usaha terdampak sebagai dasar perumusan kebijakan KUR pascabencana lebih tepat sasaran.

Pemetaan tersebut membagi UMKM ke dalam tiga zona yakni terdampak permanen, semipermanen, serta ringan guna memastikan kebijakan pemulihan disesuaikan dengan tingkat kerusakan usaha masing masing daerah terdampak bencana alam.

"Kita dalam satu minggu ini akan rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur untuk memetakan UMKM-UMKM yang terdampak," ujarnya.

UMKM yang terdampak permanen seperti kehilangan rumah dan tempat usaha menjadi perhatian utama pemerintah karena membutuhkan langkah khusus agar dapat kembali bangkit.

Maman menegaskan saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan institusi terkait memfokuskan penanggulangan darurat.

Sementara, Kementerian UMKM mengambil peran lanjutan pada fase pemulihan ekonomi pascabencana bagi pelaku usaha kecil yang terdampak banjir dan tanah longsor baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menuturkan kebijakan pembebasan kredit usaha rakyat (KUR) bagi korban bencana sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta negara hadir meringankan beban ekonomi masyarakat pada situasi krisis berlapis akibat bencana alam.

"Kalau kami masuk kepada pemulihan ekonomi. Jadi, penanggulangan pasca bencana, kita lebih masuk kepada pemulihan ekonominya. Nah, ini yang lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan juga sudah menyampaikan akan membebaskan KUR bagi yang terkena dampak bencana," terang Maman.

Meski begitu, dia belum menyampaikan data jumlah debitur maupun nilai pinjaman karena kondisi lapangan masih dinamis dan jumlah korban bencana terus bertambah di berbagai wilayah Sumatera.

Ia menegaskan akses wilayah yang terputus akibat jalan dan jembatan rusak menjadi kendala pendataan sehingga pemerintah memilih berhati-hati sebelum menetapkan angka resmi terkait UMKM terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.

"Nanti kita detailkan seperti apa, nanti kriterianya, klasifikasi seperti apa. Tapi yang penting kita harus memberikan keringanan, beban terhadap kondisi mereka. Jadi, rasa empati itu yang harus kita tunjukkan sekarang," kata Maman.