Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tercapai jika Sektor Riil Tumbuh dan Ada Investasi Baru

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dapat dicapai jika sektor riil bertumbuh, investasi berjalan, dan ada investor baru. Kondisi itu yang perlu diterapkan jika pemerintah ingin meraih pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan kegelisahannya karena iklim investasi nasional yang berantakan mengakibatkan ekonomi indonesia tertinggal dibanding dengan negara tetangga.

 “The Economist bilang saya menghabiskan uang untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal uangnya tidak habis hanya saya pindahkan saja (ke bank BUMN). Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata tidak sepintar saya,” ujarnya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025, belum lama ini. Dalam forum tersebut, Purbaya mengakui bahwa langkahnya belum cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan karena adanya hambatan dalam masalah investasi yang ia sebut sebagai “bottleneck”.

 “Jadi saya pikir kalau dihidupkan mesinnya dua-dua, fiskal dan moneter, saya pikir 6 sampai 6,5 persen bisa lah, nanti Anda akan mendapatkan keadaan ekonomi yang berbeda dari sebelumnya. Tapi itu belum cukup untuk menciptakan iklim ekonomi yang berkesinambungan, iklim investasi kita masih berantakan,” ujarnya. Me n u r u t n y a ,

 layanan investasi terintegrasi One stop service yang selama ini digelar belum menunjukkan hasilnya dan Indonesia tertinggal sebagai negara tujuan investasi dari negara-negara tetangga. “One stop service tidak selesai- selesai. Sekarang kita kalah dengan Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvdia pilih Johor Malaysia, kita kalah, kita mesti perbaiki,” ujarnya.

 Pernyataan Menkeu tersebut tidak jauh berbeda dengan penilaian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam melihat peluang investasi di Indonesia. Dalam laporan Pernyataan Iklim Investasi Indonesia 2025, AS menyebut sejumlah kendala yang menghambat arus masuk investor.

“Beberapa investor AS menggambarkan iklim investasi jauh lebih baik selama dekade terakhir, tetapi mereka juga menunjukkan bahwa hambatan lain masih ada, termasuk inefisiensi birokrasi, keterlambatan dalam pembebasan lahan dan proses tender proyek infrastruktur, lemahnya penegakan kontrak, dan keterlambatan dalam menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak perusahaan di muka.”

“Investor berpendapat bahwa peraturan baru terkadang tidak tepat dan kurang konsultasi dengan pemangku kepentingan. Perusahaan melaporkan bahwa sektor energi dan pertambangan masih menghadapi hambatan investasi, dan semua sektor tidak memiliki perlindungan dan penegakan HKI yang memadai,” kata laporan tersebut.