Pembukaan Jalur Transportasi Jadi Prioritas Utama Bencana

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan terputusnya sejumlah ruas utama pada jalur Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah.

Menteri PU, Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu mengatakan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Dody mengatakan pihaknya telah mengerahkan dan mengalihkan alat berat dari sejumlah proyek infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan di Aceh guna menjaga distribusi logistik serta mencegah risiko sosial.

Upaya itu dilakukan guna memastikan kembali kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Pada jalur Lintas Timur Aceh, saat ini secara umum tidak terdapat kendala berarti. Dua jembatan yang sempat putus tengah dalam proses perbaikan dengan target penyelesaian pada 12 Desember 2025.

Sejumlah ruas utama pada Lintas Timur Aceh telah kembali terhubung dan fungsional, di antaranya ruas Lhokseumawe-Aceh Utara hingga Langsa, Langsa-Kuala Simpang, serta Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara yang sejak 3 Desember 2025 telah dapat dilalui seluruh jenis kendaraan.

Pembersihan sedimen dan material sisa banjir masih terus dilakukan untuk memulihkan kondisi jalan secara optimal.

Di lintas Barat Aceh, penanganan telah dilakukan Kementerian PU dan sejumlah ruas telah kembali fungsional.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus melakukan pembersihan material banjir dan longsoran di sejumlah titik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Sementara itu, pada Lintas Tengah Aceh, tantangan terbesar masih dihadapi karena banyaknya jembatan yang putus serta badan jalan yang tergerus sungai.

Tercatat 13 jembatan terputus pada jalur-jalur akses menuju wilayah Takengon dan sekitarnya.

Penanganan Darurat

Tenaga Ahli di Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, Djati Mardiatno menilai langkah PU memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur merupakan penanganan darurat. Ia juga mencermati pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan respons cepat.

Menurut Djati, pembukaan jalur transportasi memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan distribusi logistik dan kelancaran penanganan darurat. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas respons tidak hanya ditentukan oleh pengerahan alat berat, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi penanggulangan bencana sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Ada mekanisme dan kriteria teknis, kelembagaan, dan koordinasi pemerintahan yang harus dipenuhi. Selama daerah masih mampu menangani, itu tidak masalah. Pemerintah daerah adalah garda terdepan,” ujarnya.