Hadapi Tantangan VUCA dan Perkembangan AI, Polda Kalbar Perkuat Perencanaan Berbasis Data

BENGKAYANG - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) memperkuat sistem perencanaan berbasis data dan teknologi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan era VUCA (volatility, uncertainty, complexitu, ambiguity) serta perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI).

Wakil Kepala Polda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu, menegaskan bahwa penguatan sistem perencanaan menjadi fondasi penting bagi Polri dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2025, kata dia, merupakan awal periode penguatan fondasi organisasi Polri 2025–2029 yang dibangun di atas delapan pilar strategis.

“Perencanaan bukan sekadar administrasi, tetapi bagian mendasar dari siklus manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan akan kehilangan arah,” ujar Roma Hutajulu di Pontianak, Kamis.

Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam merumuskan strategi kepolisian. Menurutnya, dinamika keamanan yang semakin kompleks mengharuskan Polri meninggalkan pendekatan konvensional.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Saya menekankan pentingnya evidence-based planning atau perencanaan berbasis data. Renstra, renja, hingga RKT harus disusun dengan ketelitian tinggi, akurasi data, dan akuntabilitas untuk mewujudkan Polri yang Presisi,” katanya.

Roma Hutajulu turut memaparkan lima sasaran strategis Polda Kalbar yang harus menjadi pedoman jajaran, yakni pemeliharaan kamtibmas yang prediktif, penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, pengembangan SDM yang kompeten, pembangunan infrastruktur modern, serta tata kelola organisasi yang bersih dan transparan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno menyatakan, bahwa peningkatan kualitas perencanaan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi kepada publik.

“Kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Menurut Bayu, pengawasan dan perencanaan yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi, sekaligus memastikan keselarasan visi antara Polda dan Polres jajaran.

“Dengan perencanaan yang solid, kami optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut meningkatkan kompetensi para kasatker dan pejabat perencanaan dalam menyusun kebutuhan anggaran yang rasional dan berbasis analisis beban kerja, serta mampu mengantisipasi dinamika kamtibmas di masa mendatang.