Nabila Aboe Bakar: Refleksi Hari Disabilitas 2025, Saatnya Jakarta Benar-Benar Ramah Disabilitas, Bukan Sekadar Slogan

JAKARTA – Momentum Hari Disabilitas Internasional menjadi pengingat penting bahwa inklusi tidak boleh berhenti pada slogan. Melalui Bidang Masyarakat Rentan dan Disabilitas, DPW PKS DKI Jakarta menegaskan perlunya percepatan pembangunan kota yang benar-benar ramah disabilitas, mulai dari regulasi yang berpihak, infrastruktur yang aksesibel, hingga layanan publik yang tidak diskriminatif.

Ketua Bidang Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Nabila Aboe Bakar Al Habsy, menyoroti bahwa peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember ini harus dimaknai sebagai waktu refleksi kolektif, apakah ekosistem kehidupan yang inklusif di Jakarta sudah terwujud secara nyata atau masih sekadar wacana.

Evaluasi menyeluruh menjadi krusial agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan kota yang memberi ruang setara bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.

“Hari Disabilitas harus menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada penyandang disabilitas bukan belas kasihan, melainkan keadilan. Kota ini tidak boleh lagi memiliki ruang yang tidak bisa diakses, layanan yang tidak inklusif, atau kebijakan yang tidak memihak,” tegas Nabila dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/12).

Dia menyoroti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat seharusnya menjadi benchmark kota inklusif. Namun di lapangan, masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam bertransportasi, mendapatkan pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

“Jakarta harus menjadi rumah yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi seluruh warganya—termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jika masih ada trotoar yang tidak ramah kursi roda, halte yang tidak bisa diakses, papan informasi tanpa braille, atau layanan publik tanpa pendamping disabilitas, maka pekerjaan kita belum selesai,” jelasnya.

Bidang Masyarakat Rentan dan Disabilitas DPW PKS DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi dan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, sembari mendorong percepatan penguatan data penyandang disabilitas, penambahan anggaran yang responsif disabilitas, hingga kolaborasi multi-pihak dengan komunitas, akademisi, dan organisasi penyandang disabilitas.

Nabila menambahkan PKS DKI Jakarta secara konsisten memperjuangkan hadirnya layanan publik yang inklusif dan empatik. “Kami ingin memastikan bahwa suara penyandang disabilitas bukan hanya didengar, tetapi diperhitungkan dalam setiap penyusunan kebijakan. Inklusi tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi harus menjadi budaya,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, beliau mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk bergerak bersama menjadikan kota ini sebagai Rumah Ramah Disabilitas yang sesungguhnya: kota yang membuka akses, menghormati keberagaman kemampuan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga.

“Hari Disabilitas adalah hari kita semua. Ketika penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, produktif, dan dihormati martabatnya, maka Jakarta telah memenangkan peradaban,” pungkasnya.