Gubernur Maluku Utara: Bonus Demografi Harus Diimbangi Pelatihan Keterampilan dan Jalur Kerja Resmi

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengemukakan usia produktif warga setempat yang melimpah saat ini harus diimbangi dengan pelatihan keterampilan dan penempatan kerja sehingga terhindar praktik calo yang menawarkan pekerjaan melalui jalur cepat dan ilegal. 

"Kita sedang berada dalam periode bonus demografi, dan ini kesempatan besar. Tapi kesempatan itu hanya bisa bermanfaat kalau masyarakat mengikuti jalur resmi," ujar dia dihubungi dari Ternate, Rabu.

Ia mengatakan hal itu terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman Provinsi Malut, Maluku, dan Sulawesi Tenggara untuk mendukung percepatan program nasional 500 ribu pekerja migran terampil pada 2026.

Keikutsertaan dalam penandatanganan nota kesepahaman itu, katanya, menjadikan Malut masuk jalur cepat, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi sedang dialami Indonesia tersebut.

Penandatanganan nota kesepahaman dipimpin Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) itu, menegaskan komitmen pusat dan daerah dalam membuka jalur kerja luar negeri yang resmi, aman, dan sesuai standar.

Ia mengingatkan kasus menimpa beberapa pemuda Halmahera Selatan yang tertipu tawaran kerja secara ilegal, tidak boleh terulang pada masa mendatang.

Melalui nota kesepahaman itu, tiga provinsi akan mengimplementasikan kelas migran, yaitu program pelatihan vokasi berbasis kompetensi ditujukan calon pekerja migran. Pelatihan mencakup keterampilan teknis, disiplin kerja, literasi digital, manajemen keuangan, dan edukasi perlindungan ketenagakerjaan.

Dia mengaku banyak komponen program ini mengacu usulan dirinya, agar calon pekerja dari Maluku Utara menempuh jalur aman dan siap bersaing di negara tujuan dengan sertifikasi yang diakui.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga sedang menyiapkan pendataan calon pekerja hingga tingkat kecamatan untuk memastikan akses informasi resmi mudah dijangkau.

"MoU (Memorandum of Understanding) ini menyusun jalur yang lengkap, dari pelatihan sampai penempatan, dan semua dalam pengawasan negara. Ini yang membedakan antara jalur resmi dan tawaran-tawaran yang pada akhirnya merugikan masyarakat," kata  Gubernur Sherly.

Solusi cepat terkait dengan peluang tenaga kerja produktif berlimpah di Maluku Utara telah disiapkan. Masyarakat pencari kerja dapat memanfaatkan peluang tersebut, guna mempersiapkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di level menengah dan atas di luar negeri.

Ia juga menyatakan telah memproyeksikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal pada akhir tahun ini, terutama melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan remitansi keluarga.

"Manfaatnya nyata, salah satunya pendapatan dan remitansi dari luar negeri untuk keluarga dan kampung halaman."