Rorotan Hanya Terima 1.000 Ton Sampah Sehari

JAKARTA -  Pemprov Jakarta memperhatikan protes dan keluhan warga seputar tempat pengolahan sampah Rorotan, Jakarta Utara, dengan menetapkan tiap hari hanya mengizinkan setoran sampah 1.000 ton. “Jadi, untuk sementara 1.000 ton dulu ke RDF Plant Rorotan,” jelas Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi, Kamis (27/11).

Refuse, derived, and fuel(RDF) Plant Rorotan telah diprotes warga karena bau dan ceceran sampah. Menurut Dudi, penetapan seribu ton sehari adalah hasil rapat pimpinan bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Dudi menegaskan, pembatasan terkait jumlah sampah yang diangkut truk, bukan kapasitas pengelolaan RDF. Dia akan memperbaiki sistem angkut secara bertahap.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH   Jakarta, Fahmi Hermawan, menambahkan, transportasi sempat ditentang warga lantaran baunya mengganggu. Truk-truk sampah yang lewat menimbulkan bau. Itu yang diprotes warga. Maka, dikurangi angkutannya, dari 2.500 ton, sementara 1.000 ton sehari.

DLH  Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait bau sampah dalam uji coba operasional RDF Plant Rorotan.

Sebelumnya, 20 anak yang berdomisili di RT 18 Cakung Timur sakit diduga karena dampak uji coba operasional RDF Plant Rorotan yang mencemari udara sekitar kawasan ­tersebut.

Puskesmas Cakung melayani 11 pasien yang terdampak RDF Rorotan. Keluhan yang dialami pasien meliputi batuk pilek dan demam.

Bangun 7 TPS

Untuk mengurangi sampah, Jakarta akan membangun tujuh lagi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berkonsep mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang (recycle) atau 3R. “Empat TPST3R itu akan dibangun tahun ini juga,” kata Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dudi Gardesi.

Dudi menyatakan, pembangunan TPST menggunakan APBD Jakarta maupun tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Dengan adanya 4 TPST lagi diharapkan bisa cepat menyelesaikan permasalahan sampah Jakarta. Menurut Fahmi Hermawan, Jakarta baru memiliki 20 TPST3R.

Sedangkan empat yang baru, dibangun di Jakarta Barat (3) dan Jakarta Selatan (1). Rinciannya, Tanah Sareal Tambora, Kalideres, dan Duri Kosambi Cengkareng. Kemudian satu di Menteng Atas, Setiabudi yang ditargetkan rampung Desember ini. Setelah empat, akan dibangun tiga lagi di Waduk Brigif (Jagakarsa), Kramat Pela (Kebayoran Baru) dan Kemang Utara 9 (Mampang Prapatan). Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung pernah menyebut, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah perhari. 

Dudi optimis pembangunan TPS3R di Jakarta berjalan baik. Apalagi dengan peresmian TPS3R Lenteng Agung, sampah mampu diolah sendiri, tanpa harus dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Kota Bekasi. “Kita menyempurnakan terus sistemnya. Nantinya, sampah tidak perlu dikirim ke Bentar Gebang,” harap Budi.

Dinas Lingkungan Hidup optimis dengan adanya kepercayaan untuk membangun tempat pengolahan sampah bisa berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Kendati demikian, dia tetap minta dukungan masyarakat, khususnya untuk pemeliharaan. Menurut Budi, Kementerian LH sedang mencoba membangun TPS3R seluruh Indonesia sebanyak 1.195 dari Sumatera, Jawa, sampai ke daerah timur. Budi sendiri sedang mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat 1.000 TPS3R.

Sementara itu, TPS3R Sinergi Bersih Lenteng Agung, Jakarta Selatan, diharapkan mampu mengolah sampah 30-40 ton per hari untuk lima kelurahan. Menrut Dudi Gardesi, perlu lima TPS3R lagi untuk lima kelurahan.

“Sampah bukan lagi sekadar isu operasional, melainkan tantangan besar yang menuntut langkah strategis, terukur, dan kolaboratif untuk menanganinya,” tandas Dudi.

Kemudian, timbunan sampah yang terus meningkat setiap tahun telah menekan kapasitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang yang semakin terbatas. Maka, perlu inovasi untuk menangani permasalahan tersebut.

Pembangunan ini merupakan kolaborasi sosial berskala besar bidang lingkungan hidup. Bukan hanya itu, ini juga penerapan pembiayaan kreatif yang bisa menjadi model pembiayaan. Ini mempertemukan pemerintah dan swasta. “Jadi, bisa mengurangi beban APBD, namun tetap mendorong layanan publik yang modern dan berkelanjutan,” ­tandas ­Dudi. ν wid/Ant/G-1