Kondisi Darurat, Penyaluran Bansos Kemensos di Aceh-Sumut-Sumbar Disesuaikan

BANDUNG - Kementerian Sosial menyesuaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) triwulan IV tahun 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mengikuti kondisi tanggap darurat bencana yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui selepas meninjau penyaluran BLTS di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/11), mengatakan bahwa penyesuaian dilakukan agar bantuan tetap diterima keluarga penerima manfaat (KPM) karena sebagian wilayah masih terdampak banjir, tanah longsor, dan terputusnya akses transportasi.

“Tentu menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah bencana, penyaluran dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur bansos dan BLTS akan menentukan metode distribusi yang dapat menjangkau penerima manfaat di daerah terdampak, termasuk menyalurkan bantuan langsung di lokasi pengungsian bila diperlukan.

Kementerian Sosial menginstruksikan segenap unsur pilar sosial seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping PKH, dan relawan agar berkoordinasi intensif dengan PT Pos untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan tepat sasaran termasuk mendampingi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

“PT Pos terus konsolidasi, menyalurkan di daerah terdampak dengan bekerja sama pemerintah setempat dan petugas Kemensos di lapangan seperti Tagana,” kata dia.

Saifullah menegaskan bahwa fleksibilitas pola penyaluran sangat penting mengingat situasi bencana bisa berubah cepat dan membutuhkan penyesuaian teknis dari petugas gabungan. Oleh karena itu, penyaluran akan mengikuti kondisi lapangan serta rekomendasi dari pemerintah kabupaten dan kota terdampak.

“Kami pastikan bantuan tetap tersalurkan. Namun sekali lagi, semuanya sangat bergantung pada situasi dan kondisi,” cetusnya menambahkan.

Kementerian Sosial sebelumnya menerima penugasan penyaluran bansos reguler berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)- sembako (BPNT) dan BLTS untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 KPM.

Dari kuota tersebut tercatat 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru yang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para penerima manfaat menerima dana stimulan secara keseluruhan senilai Rp900 ribu - Rp1,2 juta dari pemerintah.

Kementerian Sosial bersama mitra penyalur yakni PT Pos Indonesia dan segenap Himbara telah merampungkan penyaluran kepada 15,7 juta KPM pada Oktober atau tahap pertama.

Untuk tahap kedua pada November menyasar 11,6 juta KPM dan lebih dari delapan juta KPM disalurkan tahap ketiga sekitar Desember 2025. Mereka bagian dari 18,7 juta KPM baru yang sudah terverifikasi keluarga desil 1-4 berdasarkan DTSEN dari Badan Pusat Statistik.

Penyaluran bansos dan BLTS ditargetkan selesai akhir tahun ini sehingga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.