Menkeu Purbaya Siap Kirim Petugas Bea Cukai ke Bandara IMIP Morowali

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengerahkan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menangani operasional kepabeanan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyusul polemik ketiadaan otoritas negara di bandara yang kini menjadi sorotan nasional.

Purbaya menilai ada kekeliruan kebijakan dalam pengelolaan bandara dan menegaskan perlunya intervensi pemerintah.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Purbaya menilai terdapat kesalahan kebijakan dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP Morowali yang menjadi sumber awal polemik.

Dia pun mempertanyakan ketiadaan petugas imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut.

Maka dari itu, dia berpendapat perlu ada intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki permasalahan Bandara IMIP Morowali.

Dalam konteks itu, Purbaya yakin bisa mengatasi masalah kepabeanan dan cukai di Bandara IMIP Morowali bila memiliki akses berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.

Namun, hingga sejauh ini, dia mengaku belum menerima arahan untuk mengambil peran dalam kasus Bandara IMIP Morowali.

“Kalau kami diminta masuk, (selesainya) cepat sih. Cuma sekarang belum ada perintah,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memastikan bahwa Bandara IMIP Morowali di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.

Kepastian ini disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan Bandara IMIP Morowali sudah tercatat di Kemenhub dan berstatus resmi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah untuk menegakkan aturan terhadap berbagai aktivitas di bandara tersebut.

Salah satunya terkait penambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada dugaan aktivitas penambangan ilegal.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil.