Isu Jual Beli Jabatan di Jakarta, Momentum Tepat Pembenahan Birokrasi Besar-besaran

JAKARTA - Direktur Eksekutif Koalisi Jakarta Present Taufik Tope Rendusara mengatakan, isu soal dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa menjadi momentum untuk pembenahan birokrasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak cukup hanya memerintahkan investigasi teknis atau mengambil tindakan terhadap oknum ASN.

"Evaluasi juga harus diarahkan ke orang-orang yang berada di lingkar terdekat pimpinan baik di sekitar gubernur maupun wakil gubernur, termasuk mereka yang bukan ASN," kata Taufik Tope di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut dia, kisruh dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI kembali mengguncang kepercayaan publik. Praktik transaksional ini bukan hanya merusak marwah birokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem yang seharusnya berjalan berdasarkan meritokrasi.

Ia mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kegaduhan ini justru bersumber dari lingkar dalam yang bekerja di ruang abu-abu kekuasaan, yang sering kali lebih sulit terdeteksi namun sangat menentukan arah birokrasi.

Momentum ini, lanjut dia, menjadi semakin krusial karena Pemprov Jakarta sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan Sekda baru posisi strategis yang memegang kendali penuh terhadap mesin birokrasi daerah.

"Kasus jual beli jabatan yang mencuat saat ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa ada kepentingan dan permainan yang mungkin ingin mempengaruhi proses pemilihan Sekda demi agenda tertentu," ujarnya.

Ia menyebutkan, jika ruang tidak sehat di sekitar pimpinan tidak ditutup, maka pemilihan Sekda berpotensi dibajak oleh aktor-aktor yang ingin menempatkan figur yang bisa mengamankan kepentingan mereka, bukan kepentingan publik.

Oleh karena itu, kata Taufik, gubernur DKI perlu mengambil langkah tegas dengan membersihkan lingkar dalam dari aktor oportunis, menertibkan akses informal, memperketat tata kelola proses seleksi.

"Serta memastikan bahwa pemilihan Sekda berlangsung transparan dan bebas dari intervensi politik maupun transaksi gelap," katanya.

Taufik menambahkan, kegaduhan ini seharusnya menjadi momentum pembenahan besar-besaran. Jakarta membutuhkan Sekda yang lahir dari integritas, bukan dari lobi gelap, dari kompetensi, bukan dari transaksi.

"Dan itu hanya bisa terjadi jika pimpinan tertinggi berani memastikan bahwa rumahnya sendiri benar-benar bersih sebelum meminta birokrasi untuk bersih," ucapnya. Ant