Presiden Prabowo Tak Bisa Hadir di KTT G20 Afsel, Ini Penjelasan Seskab Teddy

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak dapat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

Teddy yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan keputusan itu diambil karena jadwal pertemuan para pemimpin dunia itu bertepatan dengan sejumlah agenda penting Presiden di dalam negeri.

"Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di tanah air sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20," ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut agenda yang dimaksud.

Sebagai bentuk penghormatan diplomatik, kata Teddy, pemerintah juga telah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai utusan khusus Presiden RI di agenda tersebut.

Utusan itu ditugaskan bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa untuk menyampaikan surat resmi permohonan ketidakhadiran Presiden Prabowo pada perhelatan tersebut.

"Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir," ujarnya.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, pukul 09.30 WIB untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20.

Berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Wapres dijadwalkan menghadiri rangkaian forum yang berlangsung pada 22–23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre.

Kehadiran Wapres merupakan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

Selama KTT, Wapres Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden RI serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat.

KTT G20 tahun ini fokus pada tiga sesi utama, yakni ekonomi berkelanjutan dan masalah utang negara berkembang, pembangunan dunia yang tangguh, termasuk isu iklim dan transisi energi, serta pembahasan pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan isu mineral kritis yang menjadi prioritas Indonesia.