Mekanisme Penempatan Dana Pemerintah di Bank Terbukti Efektif

Akhir tahun merupakan fase di mana permintaan kredit usaha, belanja publik, dan aktivitas produksi biasanya naik.

JAKARTA - Setelah menuai pro kontra pada tahap pertama, Pemerintah kembali menambah penempatan dana ke bank-bank Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total injeksi sebesar 76 triliun rupiah per 10 November 2025.

Penempatan dana tambahan itu disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri 25 triliun rupiah, BRI 25 triliun rupiah, BNI 25 triliun rupiah, serta Bank Jakarta (Bank DKI) satu triliun rupiah, sehingga secara keseluruhan mencapai 76 triliun rupiah.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memaparkan bahwa penyerapan dana dari alokasi awal sebesar 200 triliun rupiah telah berjalan cepat.

“Sekal ditempatkan, perbankan sudah menggunakan 167,6 triliun rupiah atau 84 persen dari yang ditempatkan tersebut," jelas Febrio, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (18/11).

Secara rinci, Bank Mandiri dan BRI telah menyalurkan 100 persen dana penempatan masing-masing yang sebesar 55 triliun rupiah, sedangkan BNI sebesar 37,4 triliun rupiah atau 68 persen dari alokasi yang sama.

BTN tercatat telah menyalurkan 10,3 triliun rupiah atau 41 persen dari total dana 25 triliun rupiah, sedangkan BSI telah menyalurkan 9,9 triliun rupiah atau atau 99 persen dari dana 10 triliun rupiah.

Menurut Febrio, derasnya penyaluran itu turut didorong oleh rendahnya bunga penempatan pemerintah. ana pemerintah ditempatkan dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI).

Dengan besaran bunga yang lebih rendah dari biaya dana perbankan pada umumnya, bank memiliki ruang lebih luas untuk menekan cost of fund, sehingga dapat mempercepat penyaluran kredit.

Kondisi itu juga membuat bank lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, terutama ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan menjelang akhir tahun.

Ekspansi Kredit Terjaga

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai kebijakan pemerintah menambah penempatan dana 76 triliun rupiah ke perbankan nasional dan daerah merupakan langkah positif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat likuiditas perbankan agar ekspansi kredit tetap terjaga.

Aditya mengatakan, tambahan dana tersebut strategis karena ditempatkan pada periode ketika kebutuhan pembiayaan sektor riil meningkat.

“Akhir tahun merupakan fase di mana permintaan kredit usaha, belanja publik, dan aktivitas produksi biasanya naik. Penempatan dana ini membantu memastikan bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit,” kata Aditya.

Ia juga mengapresiasi fakta bahwa penyerapan alokasi sebelumnya berjalan cepat—yakni 84 persen atau 167,6 triliun rupiah. Penyerapan yang cepat itu menunjukkan adanya kebutuhan likuiditas yang nyata di sektor perbankan.

“Ini indikasi bahwa mekanisme penempatan dana berjalan efektif. Ketika bank langsung memanfaatkan dana tersebut, berarti ada permintaan kredit yang bisa segera didorong,” kata Aditya.

Lebih lanjut, Aditya menilai langkah itu juga mendukung stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Likuiditas yang kuat, menurutnya, akan menjaga kepercayaan pasar dan memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap optimal.

Selama penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti UMKM, industri pengolahan, dan perdagangan, maka penempatan dana pemerintah akan memberikan multiplier effect yang besar. “Dengan pengawasan yang baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi di kuartal IV dan membantu menjaga tren pertumbuhan nasional,” kata Aditya.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan kabar tersebut saat ini menggembirakan karena berkaitan dengan likuiditas yang melimpah di perbankan.

Hal yang perlu diperhatikan jelasnya adalah jangan sampai terjadi situasi pasar yang tidak seimbang antara kelebihan penawaran dana dan surplus dana, sehingga akan menjadi beban biaya dana bagi perbankan.

“Ini perlu menjadi pertimbangan untuk dipikirkan secara serius bagaimana untuk menggerakkan sisi permintaan, terutama untuk investasi,”tegas Suhartoko.

Caranya melalui kemudahan investasi, menggenjot daya saing logistik yang saat ini jauh tertinggal, lalu menghilangkn birokrasi yang berbelit berbelit dan kemudahan perizinan.