Kampung Tanah Merah Resmi Berganti Nama Jadi Tanah Harapan, Gubernur Pramono Janjikan Perubahan Besar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan perubahan nama Kampung Tanah Merah menjadi Kampung Tanah Harapan sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih layak huni. Peresmian dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui penandatanganan prasasti pada Selasa 18 November dengan menegaskan komitmen besar Pemprov terhadap peningkatan infrastruktur dan pelayanan sosial bagi warga.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI ingin menghadirkan fasilitas yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa penataan kawasan merupakan langkah strategis untuk memastikan warga memperoleh layanan yang setara dengan wilayah lain di Jakarta.

"Saya sudah meminta Asisten Pembangunan dan Asisten Pemerintahan untuk segera mempersiapkan dan memperbaiki berbagai kebutuhan, mulai dari penataan saluran air karena wilayah ini rawan banjir, perbaikan jalan, hingga penyediaan pos bantuan hukum. Bahkan, saya telah menandatangani Kepgub Nomor 973 Tahun 2025 tentang Penamaan Tanah Harapan ini."

Ia menjelaskan bahwa perubahan nama bukan hanya simbol tetapi juga wujud tekad Pemprov untuk membawa perubahan nyata melalui berbagai bentuk dukungan sosial. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

"Contohnya, pemberian KJP, KJMU, pemutihan ijazah, pos bantuan hukum, pendirian Koperasi Merah Putih, dan lainnya. Yang paling penting, saya juga meminta agar PAM Jaya mulai masuk ke wilayah ini yang sebelumnya belum pernah terlayani, karena kebutuhan air bersih adalah isu utama."

Selain penataan fisik, Pemprov DKI menyalurkan beragam bantuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan hunian warga Kampung Tanah Harapan. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari program penguatan lingkungan sekaligus pendorong aktivitas sosial masyarakat.

Pada kesempatan itu, berbagai perangkat daerah menyalurkan bantuan berupa alat pemadam api ringan, dukungan pengembangan UMKM, pemasangan CCTV, alat olahraga, gerobak kebersihan, serta alat bantu bagi penyandang disabilitas. Bantuan vertical garden juga diberikan untuk mempercantik kawasan dan menciptakan ruang hijau tambahan bagi warga.

Gubernur Pramono berharap seluruh upaya penataan ini dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Ia mengatakan perubahan nama menjadi Tanah Harapan menggambarkan semangat identitas baru yang sejalan dengan aspirasi warga untuk hidup lebih layak.

"Sekali lagi, kami berkomitmen menjadi pemerintahan yang hadir, tanggap, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat di setiap wilayah. Ini bukan sekadar mengganti nama kawasan, tetapi upaya menghadirkan identitas baru yang mencerminkan cita-cita, optimisme, dan harapan warga untuk kehidupan yang lebih layak."

Kampung Tanah Harapan mencakup wilayah yang luas di dua kecamatan dengan enam RW yang tersebar di tiga kelurahan. Wilayah tersebut terdiri dari RW 08, 09, 10, dan 11 di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, RW 07 di Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja, serta RW 22 di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading.

Pemprov DKI memastikan penataan yang telah dan akan dilakukan mencakup berbagai aspek infrastruktur penting. Program tersebut terdiri dari pembangunan jalan, penataan saluran air, pembangunan gapura, pemasangan vertical garden, perluasan jaringan PAM, pemasangan lampu penerangan, hingga pembangunan sheet pile untuk meningkatkan ketahanan lingkungan.

Upaya penataan kawasan ini disebut sebagai langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan lebih tertata bagi seluruh warga. Pemprov juga akan terus mengevaluasi perkembangan program secara berkala agar setiap kebutuhan warga dapat diakomodasi secara lebih cepat.

Program pembangunan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas hidup masyarakat Kampung Tanah Harapan. Dengan adanya dukungan dari berbagai perangkat daerah dan BUMD, kawasan tersebut diarahkan menjadi lingkungan dengan pelayanan publik yang lebih merata dan infrastruktur yang lebih memadai.

Pemprov DKI menegaskan bahwa penataan berlangsung secara simultan dengan melibatkan koordinasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi masalah lama kawasan seperti keterbatasan akses air bersih, kerentanan banjir, hingga kurangnya fasilitas umum yang layak.