Anggota DPR Soroti Lambannya Progres, Eksekusi Transisi Energi Harus Dipacu

JAKARTA – Mengakselerasi transisi energi nasional menjadi krusial untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin mahal dan tidak berkelanjutan.

Kebutuhan energi yang terus meningkat menuntut percepatan pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan modernisasi infrastruktur kelistrikan.

Tanpa percepatan, Indonesia berisiko menghadapi defisit pasokan, volatilitas harga, serta tekanan emisi karbon yang dapat menghambat daya saing ekonomi.

Dengan transisi energi yang lebih cepat dan terencana, Indonesia dapat menarik investasi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, serta membangun fondasi industri masa depan yang lebih bersih, stabil, dan berdaya saing global.

Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie mendorong pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan PLN, untuk mempercepat langkah nyata dalam pelaksanaan agenda transisi energi nasional.

Ia menegaskan arah kebijakan sudah tegas tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, tetapi kecepatan eksekusi di lapangan masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan secara signifikan.

“Kalau kita ingin transisi energi berjalan cepat, eksekusinya harus lebih agresif," kata Rusli di Jakarta, Jumat (14/11).

Dia mengingatkan, sesuai data pemerintah bahwa hingga hari ini sekitar 66 persen pasokan listrik nasional masih ditopang oleh PLTU batu bara sebagai pembangkit baseload.

Kondisi itu, kata dia, menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara tuntutan global dan komitmen nasional mengharuskan percepatan energi bersih.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar dan dapat menjadi alternatif baseload di masa depan. Ia mencontohkan potensi panas bumi dan energi angin di Provinsi Gorontalo yang sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Dia menegaskan bahwa panas bumi, dengan sifatnya yang dapat beroperasi stabil 24 jam, adalah salah satu calon kuat pengganti batu bara. Namun, ia menyoroti perlunya solusi terhadap harga keekonomian panas bumi agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor.

“Panas bumi bisa menjadi tulang punggung pembangkit baseload yang bersih. Tapi kita harus menemukan formula keekonomian yang tepat supaya proyeknya feasible dan tidak membebani masyarakat,” kata dia.

Selain itu, dia menilai bahwa potensi EBT tidak hanya berada di Gorontalo, tetapi juga tersebar di berbagai daerah lain di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Semua potensi tersebut, kata dia, harus diintegrasikan dan diakselerasi untuk mengejar target bauran energi dalam RUPTL, khususnya periode 2029–2034.

Dia pun meminta Kementerian ESDM dan PLN melakukan pemetaan ulang secara lebih progresif terhadap proyek-proyek EBT, mempercepat perizinan, studi kelayakan, hingga percepatan konstruksi, agar target transisi energi tidak sekadar menjadi rencana di atas kertas.

"Jangan biarkan potensi besar di daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menggerakkan ini dengan lebih serius,” kata dia.

Ia berharap percepatan ini akan memperkuat ketahanan energi, membuka peluang investasi, serta membawa manfaat langsung bagi masyarakat daerah yang memiliki potensi energi bersih.