Pemerataan Transportasi: KAI Mulai Bangun Jaringan Kereta di Luar Jawa 2026

BEIJING – Pengembangan layanan kereta api di luar Pulau Jawa memiliki arti strategis bagi pemerataan pembangunan nasional. Infrastruktur perkeretaapian di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berpotensi menjadi tulang punggung logistik dan mobilitas masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Dengan biaya angkut yang lebih efisien dibanding moda darat lainnya, kereta api dapat menurunkan harga barang dan memperlancar arus distribusi hasil pertanian, tambang, maupun industri. Selain itu, transportasi massal berbasis rel juga mendukung pengurangan emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Namun, keberhasilan pengembangannya bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam pembiayaan, perencanaan rute strategis, serta integrasi dengan pelabuhan dan kawasan industri.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasang target mengembangkan layanan kereta api di luar Pulau Jawa mulai 2026​​​​​​.

"Mau tidak mau kami harus mulai ekspansi itu di tahun 2026 dan tentunya Pak Presiden maunya dilaksanakan dan selesai dalam periode pertama beliau," kata Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin di Beijing, Rabu (12/11).

Sebelumnya saat peresmian Stasiun Tanah Abang pada 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI untuk menyelesaikan penambahan 30 titik perpanjangan rel dan rangkaian kereta baru dalam waktu maksimal satu tahun.

Presiden juga meminta ada pengembangan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pengembangan tersebut untuk pengangkutan barang logistik hasil bumi seperti kelapa sawit, karet, kopi, timah, nikel.

Kehadiran Bobby di Beijing adalah untuk ikut mendampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Jenderal Perkeretapian Allan Tandiono dan pejabat terkait lainnya ke Beijing, Qingdao dan kota lain di Tiongkok untuk bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di Tiongkok termasuk dengan Menteri Transportasi Tiongkok.

"Di Tiongkok kami juga bicara mengenai 'financing' proyek yang sifatnya lebih ekspansi seperti misalnya di Kalimantan, dari 'green field' bagaimana kita membangun jaringan kereta di 'green field'," tambah Bobby.

"Green field" yang dimaksud Bobby adalah proyek kereta api yang baik perancangan maupun pembangunan jalurnya sepenuhnya baru, termasuk jembatan, terowongan, tanggul, dan galian yang diperlukan untuk membangun seluruh jalur rel, stasiun, sistem persinyalan, serta elektrifikasi.

Artinya, infrastruktur kereta tersebut baru dan benar-benar dibangun dari nol, tanpa mengambil atau memodifikasi jalur yang sudah ada.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional tertanggal 24 September 2025, terdapat satu proyek kereta di Kalimantan yaitu "Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur".

"Kemudian penambahan jaringan juga di Sumatera, peningkatan kapasitas juga di Sumatera. Kami juga akan modernisasi jaringan kita di Pulau Jawa, ekspansi juga yang ada di Sulawesi karena di Sulawesi itu harusnya sekitar 300 kilometer jalur kereta tapi yang baru terbangun itu 83 kilometer, jadi kami ingin bisa sampai ke Sulawesi Utara," jelas Bobby.

Selain di Kalimantan, Permenko tersebut juga memuat sejumlah rencana infrastruktur kereta di luar Pulau Jawa yaitu Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan); Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera); Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang; Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur dan Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)