Mempercepat Transformasi PMI Menuju Era “Medium-High Skill”

Pemerintah mendorong pelindungan pekerja migran yang lebih komprehensif dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui transformasi dari pekerja low skill menjadi medium-high skill sehingga lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memainkan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan lebih dari 4,3 juta PMI aktif di 22 negara dan remitansi mencapai sekitar 180 triliun rupiah per tahun, kontribusi mereka tidak hanya memperkuat cadangan devisa, tetapi juga menopang kesejahteraan jutaan keluarga di Tanah Air.

Namun, di balik angka besar tersebut, berbagai persoalan masih membayangi, mulai dari perlindungan hukum yang lemah, akses informasi yang terbatas, hingga kasus-kasus eksploitasi di negara tujuan. Menjawab tantangan itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Pembentukan kementerian ini menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan isu pekerja migran, dari sekadar pengiriman tenaga kerja menjadi pelindungan menyeluruh, sejak pra-penempatan hingga kepulangan. Pelantikan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI menggantikan Abdul Kadir Karding menjadi sinyal politik dan administratif yang kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat pembenahan tata kelola PMI secara sistemik.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan Kementerian P2MI mampu memperkuat diplomasi tenaga kerja, memperluas kerja sama bilateral yang melindungi hak-hak PMI, serta memastikan setiap pekerja migran mendapat jaminan sosial dan keadilan yang layak di luar negeri.

Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah memacu pembenahan tata kelola PMI, berikut pernyataan Menteri P2MI Mukhtarudin yang dilantik pada 8 September 2025 dalam beberapa kesempatan disusunwartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini.

Sewaktu dilantik, apa arahah Presiden?

Bapak Presiden menekankan dua hal penting, yaitu pelindungan pekerja migran yang lebih berkualitas serta peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) agar beralih dari low skill menjadi medium-high skill worker. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi struktural sektor ketenagakerjaan di era pemerintahan Prabowo.

Saat ini, Kemen P2MI bersama DPR RI dan enam kementerian tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan undang-undang itu diarahkan untuk memperkuat jaminan hukum, mempercepat layanan, dan memperluas akses pelatihan vokasi di daerah asal calon PMI.

Kami ingin memastikan bahwa pelindungan berjalan berkelanjutan, tidak hanya ketika pekerja berada di luar negeri tetapi juga sebelum dan sesudah mereka berangkat. Prinsipnya, negara hadir di setiap tahap.

Apa tindak lanjut dari arahan Presiden?

Kami siap untuk mengkoordinasikan program pelatihan 500 ribu pekerja migran di bidang welder dan hospitality. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional. Program tersebut merupakan respons atas hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan sejumlah negara yang membutuhkan tenaga kerja di dua sektor itu.

KORAN JAKARTA/M FACHRI

Dalam program tersebut, apa peran Kementerian Anda?

KemenP2MI akan berperan sebagai koordinator utama dalam program ini, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja migran yang dilatih dapat terserap di pasar kerja luar negeri. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan global, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan daya saing pekerja migran Indonesia.

Sinergi antar-kementerian akan menjadi kunci keberhasilan program ini. KemenP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan akan merancang pelatihan yang sesuai dengan standar internasional, sehingga pekerja migran Indonesia dapat memenuhi ekspektasi pasar global.

Kami berkomitmen untuk menyiapkan pekerja migran yang berkualitas dan siap bersaing di kancah internasional. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja terampil, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam memperluas peluang kerja dan meningkatkan devisa negara.

Bagaimana arahan Presiden terkait keahlian PMI?

Arahan Presiden Prabowo Subianto tepat setahun pemerintahannya adalah meningkatkan keahlian dan perlindungan para pekerja migran Indonesia (PMI). Artinya, memberikan pelindungan berkualitas kepada pekerja migran Indonesia agar semakin bermartabat. Selain itu, kapasitas pemberdayaan pekerja migran ditingkatkan dari low skill menjadi medium-high skill.

Bagaimana caranya?

Upaya peningkatan keahlian PMI dilakukan dengan cara memberikan pelatihan vokasi. P2MI berencana membuat kerja sama pelatihan dengan sejumlah kementerian.

Kementerian kita ada 12 kementerian yang punya lembaga vokasi. Dari 12 kementerian kita, ada 10 yang sudah bisa masuk. Belum lagi yang punya pemerintahan daerah, belum lagi yang punya baik provinsi maupun kabupaten. Jadi kita kalau tidak salah ada 37 ribuan ya.

Dengan jumlah lembaga vokasi yang banyak itu dapat menampung jutaan calon PMI sebelum berangkat kerja. Sehingga menurutnya ini modal penting melakukan percepatan peningkatan kemampuan para PMI. Dengan kapasitas kurang lebih 8 juta ya. Ini kan masih tersebar nih, belum terintegrasi.

Apakah ini berarti pemerintah tidak memprioritaskan mencari pekerjaan dalam negeri?

Indonesia perlu memanfaatkan peluang lapangan kerja di luar negeri. Namun, ini tak mengesampingkan prioritas pemerintah untuk tetap membuka lapangan kerja di dalam negeri.

Kita harus menangkap peluang-peluang pasar lapangan kerja luar negeri. Meskipun pemerintah juga tetap prioritas membuka lapangan kerjaan dalam negeri. Tetapi peluang lapangan kerja luar negeri yang terbuka harus kita juga manfaatkan dari semua sektor, khususnya yang daerah yang skill worker.

Apa fokus Kemen P2MI?

Kemen P2MI kini menjalankan dua fungsi utama sekaligus, yaitu sebagai regulator dan operator. Kami tidak bekerja sendiri. Kolaborasi dengan kementerian terkait dan lembaga pendidikan seperti Unas Pasim menjadi kunci.

Apa kelemahan tenaga kerja Indonesia di pasar global

Salah satunya adalah penguatan bahasa asing. Artinya, kita harus tekankan pendidikan vokasi. Tidak mungkin mengirim pekerja kita yang tidak memahami bahasa negara tujuan. Data Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) mencatat 1,5 juta lulusan SMK belum terserap di pasar kerja domestik.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Program Quick Win dengan memanfaatkan lembaga vokasi yang sudah ada, termasuk Unas Pasim, guna meningkatkan kemampuan kompetitif SDM.

Kita ingin penempatan yang berkualitas. Bisa kirim tenaga kerja profesional, bukan sekadar buruh kasar

Kemen P2MI mendorong KUR penempatan, apa manfaatnya?

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi pekerja migran dari ancaman pinjaman ilegal dan bunga tinggi yang memberatkan.

Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan ekosistem penempatan pekerja migran yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus memberdayakan mereka secara ekonomi.

Kami sedang membangun tata kelola pekerja migran yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari persiapan, penempatan, hingga pemberdayaan pasca penempatan. KUR Pekerja Migran Indonesia adalah solusi konkret untuk memastikan pekerja migran terlindungi dari eksploitasi keuangan, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dengan bunga mencekik.

Seperti apa teknis KUR tersebut?

KUR Penempatan PMI dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pekerja migran selama proses penempatan. Dana tersebut, dapat digunakan untuk membiayai pelatihan keterampilan dan bahasa asing, transportasi, pembuatan dokumen resmi, tiket keberangkatan dan kepulangan, hingga kebutuhan lain yang terkait dengan proses migrasi.

Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dan bukti kehadiran negara sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar tidak terjebak dalam jerat pinjaman ilegal yang sering kali memaksa mereka membayar bunga hingga puluhan persen. Dengan KUR, mereka mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau, transparan, dan diatur oleh negara.

KUR Penempatan PMI tidak hanya berfokus pada aspek penempatan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.

Setelah menyelesaikan kontrak kerja di luar negeri, pekerja migran didorong untuk memanfaatkan hasil kerjanya untuk membangun usaha produktif di tanah air, dengan dukungan program pelatihan wirausaha dan akses pembiayaan lanjutan.

KUR hadir di semua tahapan, sebelum, selama, dan setelah migrasi. Ini adalah bentuk nyata kepedulian negara untuk memastikan pekerja migran tidak hanya survive, tetapi juga thrive. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus kita lindungi dan berdayakan sepenuhnya.

Bagaimana perkembangan program pembiayaan tersebut?

Hingga Oktober 2025, KUR Penempatan PMI telah menjangkau 2.010 pekerja migran dengan total penyaluran mencapai 60 miliar rupiah tersebar di 23 Provisi. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR untuk pekerja migran Indonesia sebesar 210 miliar rupiah hingga akhir 2026, dengan fokus pada peningkatan jumlah penerima dan diversifikasi sektor pekerjaan.

Jadi, KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membantu dalam berbagai aspek biaya penempatan, baik dalam persiapan penempatan maupun biaya lain yang berhubungan dengan penempatan PMI seperti biaya pelatihan, transportasi, akomodasi hingga biaya tiket keberangkatan dan kepulangan.

Presiden sampaikan peluang kerja di luar negeri, bagaimana tanggapan anda?

Ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat program pelatihan dan penempatan pekerja migran yang berkualitas, khususnya di sektor perhotelan, makanan dan minuman (food and beverage), kesehatan.

Termasuk, welder (pengelasan), hospitality secara keseluruhan, serta berbagai sektor skilled workers lainnya seperti mekanik, teknisi listrik, dan pekerja konstruksi terampil.

Presiden Prabowo telah membuka pintu lebar bagi rakyat Indonesia. Negara-negara Eropa sedang membutuhkan tenaga kerja kita karena sifat ramah, tabah, dan sopan yang menjadi ciri khas bangsa kita.

Selain itu,keahlian teknis seperti welder berkualitas tinggi, tenaga hospitality profesional, hingga skilled workers di bidang manufaktur dan infrastruktur juga sangat diminati.

Artinya, kami di Kementerian P2MI akan segera menyusun roadmap penempatan, termasuk pelatihan bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, dan Korea, serta sertifikasi keterampilan khusus agar pekerja kita kompetitif secara global dan bekerja secara bermartabat serta terlinndungi.

Meski peluang ekspor tenaga kerja ini menjanjikan, pemerintah tetap memprioritaskan penciptaan lapangan kerja domestik.

Kita sadar, kebutuhan dalam negeri juga besar. Namun, ini bisa jadi solusi pengurangan pengangguran sekaligus peningkatan remitansi. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk program bahasa, Kementerian Kesehatan untuk sertifikasi caregiver, serta Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga vokasi untuk pelatihan welder, hospitality, dan skilled workers lainnya. Targetnya, ribuan pekerja terlatih dari berbagai sektor siap diberangkatkan dalam waktu dekat.

Bagaimana anda memastikan penempatan PMI ini berjalan lancar?

Masalah pekerja migran kerap bermula sejak tahap awal penempatan, mulai dari edukasi hingga pemahaman masyarakat soal migrasi aman.

Kita akan menertibkan proses di hulu. Sumber masalah pekerja migran banyak terjadi sejak awal — dari edukasi, sosialisasi, hingga pemahaman masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta negara hadir penuh dalam melindungi pekerja migran Indonesia, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

Presiden menekankan perlindungan harus terpusat dan profesional di setiap tahap.

Kemudian, penting juga pemberdayaan purna pekerja migran agar purna pekerja migran bisa mandiri dan produktif setelah kembali ke Indonesia.

Purna pekerja migran perlu dibekali keterampilan, edukasi keuangan, dan alat kerja agar mereka bisa mandiri, tidak kembali bekerja ke luar negeri tanpa arah.

Dalam pertemuan itu, KemenP2MI dan SPMI-PP sepakat memperkuat kolaborasi dalam edukasi serta sosialisasi migrasi aman ke masyarakat.

Pelindungan pekerja migran bukan cuma tugas pemerintah pusat. Ini tanggung jawab bersama pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat.

Sinergi dengan organisasi masyarakat seperti SPMI-PP menjadi kunci untuk mewujudkan penempatan pekerja migran yang aman, prosedural, dan bermartabat.