Kemenhaj dan Kemendes Kolaborasi Cegah Penipuan Haji & Umrah di Desa

Kamis, 12 Nov 2026, 19:40 WIB

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam memperluas edukasi dan literasi pencegahan penipuan haji dan umrah yang kerap terjadi di pelosok desa.

“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11).

Ket. Foto: Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Gedung Kemendes PDT, Jakarta. — Sumber: ANTARA/HO-Kemenhaj

Menurutnya, keterbatasan akses informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat di wilayah perdesaan rentan menjadi korban penipuan.

Catatan pengaduan yang dihimpun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar 400 pengaduan pada 2023, dan meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024.

Hingga September 2026, jumlah pengaduan tercatat mencapai 189 kasus, dengan modus yang antara lain berupa penipuan dan penggelapan dana perjalanan.

Besarnya dampak penipuan juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar.

“Sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci,” kata dia.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban adalah informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang disebut Dahnil sebagai “bandit agama” untuk menipu masyarakat.

Oleh karena itu, Kemenhaj mendorong keterlibatan Kemendes PDT dalam memperluas jangkauan edukasi melalui peran pendamping desa.

Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut berpotensi menjadi saluran penyampaian informasi kepada masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.

Pelibatan pendamping desa diharapkan dapat membantu Kemenhaj meningkatkan literasi haji dan umrah, sehingga masyarakat lebih memahami prosedur resmi serta dapat mengenali tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ant

  • penipuan haji

Redaktur: Koran Jakarta

Penulis: Opik

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.