OJK Rangkul Pelaku Industri untuk Perluas Pembiayaan Digital di FinExpo

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merangkul industri jasa keuangan, salah satunya PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), untuk memperluas akses pembiayaan digital melalui Financial Expo (FinExpo) 2025.

OJK menggelar FinExpo 2025 sebagai ajang kolaborasi berbagai lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan dan edukasi keuangan di seluruh Indonesia, sekaligus puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan penutup rangkaian Road to BIK yang telah berlangsung sejak September.

“Agenda FinExpo mencakup edukasi, pembukaan rekening dan produk keuangan, fasilitasi pembiayaan, serta kampanye inklusi keuangan secara masif di seluruh Indonesia. Termasuk dukungan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) oleh kantor OJK setempat,” ujar Yunita Linda Sari.

Melalui partisipasinya, berbagai perusahaan jasa keuangan memperkenalkan layanan pembiayaan digital yang aman dan bertanggung jawab agar masyarakat lebih memahami manfaat serta risiko penggunaan layanan pinjaman daring (pindar).

Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo menuturkan edukasi mengenai perbedaan antara platform berizin dan pinjaman ilegal menjadi fokus utama pihaknya dalam setiap kegiatan literasi keuangan.

“Melalui FinExpo 2025, Easycash melakukan kegiatan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat terutama tentang cara mengelola keuangan pribadi, memahami manfaat dan risiko layanan pindar, serta mengenali perbedaan antara platform pindar berizin dan pinjol ilegal,” katanya.

Ia menyatakan keikutsertaan pihaknya dalam FinExpo 2025 mencerminkan peran aktif perusahaan dalam mendukung visi OJK memperluas inklusi keuangan digital.

“Kami hadir sebagai bagian dari upaya nasional untuk menyediakan alternatif akses layanan keuangan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat underbanked dan unbanked,” ucap Nucky Poedjiardjo.

Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi telah mencapai 80,51 persen, naik 5,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.