Trump Jatuhkan Sanksi Berat pada Minyak Russia Terkait Perang Ukraina

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu (22/10) menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak terbesar Russia, mengeluh bahwa pembicaraannya dengan pemimpin negara itu, Vladimir Putin, untuk mengakhiri perang Ukraina tidak membuahkan hasil.

Uni Eropa juga meluncurkan gelombang sanksi baru untuk menekan Russia agar mengakhiri invasi tanpa henti selama tiga setengah tahun ke negara tetangganya, yang bersekutu dengan Washington DC dan Brussels.

Trump telah menunda penerapan sanksi terhadap Russia selama berbulan-bulan, tetapi kesabarannya habis setelah rencana pertemuan puncak baru dengan Putin di Budapest gagal.

"Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya selalu lancar, dan setelah itu tidak ada kelanjutannya," kata Trump di Ruang Oval.

Namun Trump menambahkan bahwa ia berharap sanksi berat terhadap raksasa minyak Russia, Rosneft dan Lukoil, hanya akan berlangsung singkat. "Kami berharap perang akan berakhir," ujar dia di samping Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan pada Rabu malam bahwa AS masih ingin bertemu dengan Russia, meskipun ada sanksi.

"Kami akan selalu tertarik untuk terlibat jika ada peluang untuk mencapai perdamaian," kata Rubio kepada wartawan.

Secara terpisah, UE setuju untuk memberlakukan tindakan baru yang bertujuan untuk membatasi pendapatan minyak dan gas Moskwa selama perang, kata juru bicara Kepresidenan Denmark saat ini di blok tersebut.

Paket tersebut, yang ke-19 dari Uni Eropa sejak invasi Kremlin tahun 2022, bertujuan untuk terus menekan Russia mengingat upaya perdamaian Trump yang gagal dan meningkatnya serangan Russia.

Duta Besar Ukraina untuk AS menyambut baik sanksi tersebut. "Keputusan ini sepenuhnya sejalan dengan posisi konsisten Ukraina bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui kekuatan dan dengan memberikan tekanan maksimal terhadap agresor menggunakan semua instrumen internasional yang tersedia," ujar Duta Besar Olha Stefanishyna dalam sebuah pernyataan.

Sanksi itu diberlakukan beberapa jam setelah serangan terbaru Russia semalam terhadap Ukraina menewaskan tujuh orang, termasuk dua anak-anak,  dan menghancurkan sebuah taman kanak-kanak.

Tidak Jujur

Sanksi AS merupakan peningkatan besar dalam tindakannya terhadap Russia dan mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi Trump karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik meskipun ia menyebut ada hubungan personal dengan kepala Kremlin tersebut.

Sanksi tersebut melibatkan pembekuan semua aset Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS melakukan bisnis apa pun dengan kedua raksasa minyak Russia tersebut.

"Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Russia yang mendanai mesin perang Kremlin," kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam sebuah pernyataan.

Bessent kemudian mengatakan kepada program Fox Business bahwa itu adalah salah satu sanksi terbesar yang telah kami lakukan terhadap Federasi Russia.

"Presiden Putin tidak datang ke meja perundingan dengan jujur dan terus terang, seperti yang kami harapkan," kata Bessent, seraya menambahkan bahwa Trump kecewa dengan posisi AS dalam perundingan ini.

Trump pekan ini menghentikan rencana untuk mengadakan pembicaraan dengan Putin di Budapest, dengan mengatakan ia tidak menginginkan pertemuan yang sia-sia.

Kremlin pada Rabu tampaknya membiarkan pintu terbuka untuk pertemuan puncak, mengatakan menjelang pengumuman sanksi bahwa persiapan masih berlangsung.

"Tidak seorang pun ingin membuang-buang waktu, baik Presiden Trump maupun Presiden Putin," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.

Sebagai bagian dari langkah baru Uni Eropa, blok beranggotakan 27 negara itu mengajukan larangan impor gas alam cair dari Russia selama setahun hingga awal 2027.

Ia juga memasukkan lebih dari 100 kapal tanker lagi dari apa yang disebut "armada bayangan" milik Moskwa yang terdiri atas kapal-kapal minyak tua ke dalam daftar hitam dan memberlakukan kontrol terhadap perjalanan diplomat Russia yang dicurigai melakukan spionase.

Paket tersebut dijadwalkan akan diadopsi secara resmi pada Kamis (23/10), tepat sebelum Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bergabung dengan para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak di Brussels.