Pemkot Mojokerto Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi

Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur bertekad kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa guna mewujudkan bebas korupsi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kota Mojokerto, Rabu (22/10), mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar sosialisasi terkait dengan antikorupsi bagi jajaran legislatif dan eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah strategis dan penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.

“Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, merupakan sebuah kejahatan destruktif yang merusak tatanan masyarakat, menghambat pembangunan nasional, dan merugikan kepentingan publik," katanya.

Ia mengatakan, Kota Mojokerto terus berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Ia mengatakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi Kota Mojokerto telah menunjukkan hasil positif.

“Data menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto pada tahun 2024 mencapai 86,95. Capaian ini menandakan bahwa upaya reformasi birokrasi di Kota Mojokerto semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada integritas,” tuturnya.

Selain itu, Kota Mojokerto juga berhasil mencatat skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2024 sebesar 98,41, menempatkan Kota Mojokerto sebagai daerah dengan nilai MCP tertinggi se-Jawa Timur dan masuk dalam tiga besar terbaik nasional.

"Pencapaian ini membuktikan komitmen kita untuk terus meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kota Mojokerto,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri. Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran yang transparan dan berpihak pada masyarakat.

“Pemerintahan yang bersih dan berintegritas dicapai melalui perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat waktu dan transparan, memastikan usulan hibah, bansos, serta pokok-pokok pikiran sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD dan APIP," ucapnya.

Ia mengajak seluruh jajaran legislatif dan eksekutif untuk menjadikan momentum sosialisasi ini sebagai pijakan memperkuat integritas dan akuntabilitas.

“Mari kita jaga prestasi MCP, kita tingkatkan nilai SPI, dan kita wujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, bebas dari korupsi,” ucapnya.