Prabowo: Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Capai Titik Terendah

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa angka kemiskinan nasional menurun ke level 8,47 persen, yang disebut sebagai capaian terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang kini berada di kisaran 4,67 persen, angka terendah sejak krisis ekonomi 1998. “Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Ini saya diberitahu catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah RI. Kita bersyukur dan terima kasih walaupun kita tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,67 persen ini adalah terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo pada pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Meski mencatat hasil positif, Prabowo mengatakan angka tersebut tetap menjadi perhatian karena masih merepresentasikan jutaan warga yang membutuhkan pekerjaan.

Presiden menekankan pemerintah terus bekerja keras untuk memperluas lapangan kerja dan menjaga daya serap tenaga kerja di tengah perubahan dunia yang cepat. “Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yg sangat butuh pekerjaan, kita paham karena itu kita bekerja keras. Tetapi ini masalah dunia apa lagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat terjadi disrupsi dalam produksi dan industri,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menyinggung mengenai tantangan ketenagakerjaan ke depan yang tidak hanya bersumber dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari dampak perkembangan teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan robotik disebut telah menyebabkan disrupsi besar, yang mengubah kebutuhan tenaga kerja secara signifikan.

Presiden lalu mencontohkan perubahan tersebut pada industri otomotif di Jerman, di mana pabrik yang sebelumnya mempekerjakan ribuan orang kini sebagian besar digantikan oleh sistem robotik. “Munculnya AI, ini membuat sekarang faktor riset, faktor penelitian lebih cepat luar biasa. Dan mungkin tidak membutuhkan lebih banyak pekerjaan di bidang itu. Munculnya robotik harus kita catat, di Jerman pabrik Volkswagen yang 5.000–6.000 pekerja sekarang hanya 30 orang, sisanya robot. Ini harus kita kerjakan,” kata Prabowo.

Banjir dan Kekeringan

Presiden juga menyoroti bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang dipicu sistem tata kelola air di Indonesia yang belum digarap optimal. “Kita diberi karunia Tuhan air berlimpah-limpah di sebagian besar Republik kita. Tapi, ada sebagian yang mengalami kesulitan. Kita masih kurang pandai dalam mengelola,” katanya.

Presiden memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera memperbaiki sistem tata kelola air dan memanfaatkannya sebagai fondasi utama bagi ketahanan pangan dan energi nasional. “Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik dan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat,” katanya.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki cukup modal dalam memetakan wilayah bencana alam seperti kekeringan dan banjir berdasarkan pengalaman selama ratusan, bahkan ribuan tahun. “Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” katanya.

Kepala Negara menekankan fokus pada pangan, energi, dan air perlu menjadi pekerjaan rumah pemerintah demi memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, sekaligus meningkatkan ketahanan negara menghadapi perubahan iklim dan tantangan masa depan.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat, dengan jumlah makanan sudah mencapai 1,4 miliar porsi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 12.508 unit dari target 32 ribu unit. “Hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36,7 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang sudah menerima MBG,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan capaian ini menjadi perhatian banyak negara karena skalanya yang besar dan pencapaiannya yang cepat dalam waktu kurang dari satu tahun.

Prabowo menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, tercatat beberapa kasus gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan, dengan jumlah sekitar 8.000 dari total 1,4 miliar porsi yang disalurkan. Angka tersebut setara dengan sekitar 0,0007 persen, sementara 99,99 persen distribusi dinilai berjalan baik. Ant/S-2