Diplomasi Ekonomi RI Diuji! Pembahasan Tarif Dagang dengan AS Ditarget Rampung Desember

JAKARTA – Pembahasan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kembali mencuri perhatian pelaku pasar dan kalangan industri.

Isu ini bukan sekadar soal angka bea masuk, tetapi juga menyangkut posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global di tengah dinamika ekonomi internasional yang kian kompetitif.

Dari sisi pemerintah, pembicaraan ini menjadi momentum untuk menegosiasikan kesetaraan dagang yang lebih adil. Indonesia berupaya memastikan agar produk ekspor unggulannya — mulai dari tekstil, alas kaki, hingga komoditas pertanian — tidak terbebani tarif tinggi yang bisa menekan daya saing di pasar AS.

Di sisi lain, Washington tampak berhitung ketat untuk menjaga kepentingan industrinya, terutama di sektor manufaktur dan energi hijau.

Pasar memandang langkah ini dengan sikap hati-hati namun penuh harapan. Bila negosiasi berjalan positif, hal itu bisa membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi Indonesia, memperkuat neraca perdagangan, sekaligus memberi sentimen positif bagi sektor-sektor terkait di bursa saham.

Sebaliknya, jika pembahasan menemui jalan buntu, risiko penyesuaian tarif bisa menekan kinerja ekspor dan mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Dinamika pembahasan tarif dagang dengan AS menjadi ujian bagi diplomasi ekonomi Indonesia — seberapa tangguh pemerintah menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan geopolitik dan kompetisi global yang semakin tajam.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pembahasan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) rampung pada Desember 2025.

"Deadline tahun ini, bulannya, ya, Desember," kata Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Senin (21/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini negosiasi dengan Negeri Paman Sam masih terus berjalan dengan intens, terlebih sudah memasuki tahap penyusunan aspek hukum (legal drafting).

"Negosiasi (kami) sedang bicara (dengan AS), dan kita akan terus bicara detail karena sekarang tahapannya adalah legal drafting. Tentu ini akan membutuhkan waktu," ujar Airlangga.

Sementara itu, penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berlangsung dan membuat rilis data- data ekonomi tertunda, sehingga membuat investor lebih mencermati data yang dikeluarkan oleh swasta pada akhir-akhir ini.

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS menyatakan akan berbicara dengan mitra dagang dari Tiongkok.

Selain itu, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir Oktober 2025 masih mungkin terjadi.

Komentar tersebut menimbulkan harapan bahwa tarif tambahan 100 persen terhadap Tiongkok pada 1 November 2025 mungkin tidak akan terjadi.

Pada pekan ini, perhatian pelaku pasar masih akan tertuju pada perkembangan perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta earning season kuartal III 2025 yang akan memengaruhi pergerakan di bursa Wall Street, AS.

Ketegangan AS-Tiongkok kembali muncul setelah Tiongkok pada Kamis (9/10/2025) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang memperluas kontrol atas teknologi pemrosesan dan manufaktur.

Kebijakan tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu.

Sebagai "balasannya", pada Jumat (10/10/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Tiongkok menjadi "sangat bermusuhan" serta menjadikan AS dan seluruh dunia "sandera" lewat kebijakan pengetatan ekspor secara mendadak.