Sudinsos Jaksel Bagikan Alat Bantu Dengar untuk Warga yang Membutuhkan

JAKARTA – Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan membagikan Alat Bantu Fisik (ABF) berupa alat bantu dengar (hearing aid) untuk warga di wilayah tersebut yang membutuhkan. 

"Pendistribusian alat bantu dengar ini merupakan tindak lanjut permintaan warga yang membutuhkan dihimpun dari data setiap kecamatan di wilayah Jakarta Selatan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Rianto Gultom.

Rianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/10), mengatakan sebanyak 17 alat bantu dengar yang telah didistribusikan.

Sebelum diserahkan kepada warga, terlebih dahulu dilakukan pengukuran lingkar telinga dan lainnya agar alat tersebut berfungsi maksimal bagi penerima.

Kemudian, untuk mendapatkan alat bantu fisik, sebelumnya warga yang membutuhkan telah melakukan validasi persyaratan yang dibutuhkan seperti SKTM, pengantar RT/RW, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan lain sebagainya.

"Persyaratan tersebut diterapkan agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.

Dia menilai bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, khususnya yang mengalami gangguan pendengaran.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap para penyandang disabilitas dapat terbantu dalam berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri.

"Ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah disabilitas," katanya.

Selain pembagian alat, para penerima juga mendapatkan edukasi tentang cara penggunaan dan perawatan alat bantu dengar serta pentingnya pemeriksaan berkala agar alat berfungsi secara optimal.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para penyandang disabilitas dapat lebih mudah berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Diimbau bagi warga yang membutuhkan bisa langsung datang ke Kantor Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Selatan atau langsung ke Satuan Pelaksana Sosial di setiap kecamatan.