Purbaya Sindir BTN: Kalau Serapan Rendah, Dana Bisa Dialihkan ke BPD!

JAKARTA – Mengalihkan injeksi dana pemerintah yang serapannya rendah menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas anggaran negara.

Dalam situasi fiskal yang menantang, setiap rupiah harus bekerja maksimal — bukan sekadar tersimpan di pos anggaran tanpa menghasilkan dampak ekonomi nyata.

Ketika serapan rendah, itu artinya dana publik belum memberi manfaat optimal bagi masyarakat maupun mendorong aktivitas ekonomi.

Dengan mengalihkan ke sektor yang lebih produktif dan cepat terserap, pemerintah bisa mempercepat sirkulasi uang di perekonomian, menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus menekan potensi pemborosan fiskal.

Langkah ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar spending menjadi smart spending — di mana efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi kunci.

Di tengah tekanan global dan kebutuhan belanja prioritas yang makin besar, strategi pengalihan dana seperti ini bukan hanya soal teknis anggaran, tapi juga cerminan kedisiplinan fiskal untuk memastikan setiap injeksi benar-benar berdampak pada ekonomi riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

“Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/10).

Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

“Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.