Kebutuhan MBG Diharapkan Disuplai dari Desa

Pemerintah berharap kebutuhan bahan baku makanan dalam program MBG disuplai langsung dari desa demi memperkuat ekonomi loal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

JAKARTA - Pemerintah berharap kebutuhan bahan baku makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuplai langsung dari desa.

Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Penbangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Agustomi Masik, hal itu bernilai penting untuk dilakukan demi memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dengan adanya MBG, kebutuhan-kebutuhan MBG itu diharapkan disuplai dari desa itu sendiri atau dari desa sekitarnya. Sehingga, dengan program-program seperti itu, ekonomi desa itu tidak bocor. Ini betul-betul, kemudian berputar di desa, sehingga kesejahteraan saudara-saudara kita di desa itu meningkat,” kata Agustomi saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Kinerja Kader Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2025, seperti diikuti di Jakarta, Rabu (8/10).

Menurutnya, selama ini ekonomi desa kerap “bocor” atau tidak benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa, karena hasil produksi di desa lebih banyak dikonsumsi ke luar desa.

Sejalan dengan itu, Agustomi memandang program MBG menjadi momentum agar hasil produksi desa bisa terserap langsung di tingkat lokal. Ia menjelaskan konsep MBG sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat rantai produksi di desa. Dengan memanfaatkan sumber pangan lokal, masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga aktor utama dalam penyediaan bahan baku.

Agustomi menambahkan MBG harus dipandang lebih luas, bukan hanya program gizi, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan desa terpadu yang melibatkan sektor ekonomi, pertanian, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Ia mencontohkan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengambil peran untuk membuat desa menjadi penyuplai bahan baku Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, Mendes PDT, Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa dan pihak terkait lainnya agar tidak membiarkan desa hanya menjadi penonton pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. “Saya sudah sampaikan di mana-mana setiap kunjungan saya dan bahkan saya tidak tinggal di hotel, saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton, jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi,” kata Yandri.

Penambahan Wamenkes

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan penambahan satu Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dalam struktur anggota Kabinet Merah Putih bertujuan mengatasi masalah pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Presiden Prabowo Subianto menilai adanya penambahan satu Wamenkes dr. Benjamin Paulus Octavianus, yang mendampingi Wamenkes Dante Saksono Harbuwono dapat membantu besarnya tugas di Kemenkes, termasuk kasus dugaan keracunan akibat MBG.

“Untuk Wakil Menteri Kesehatan, sama karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah (MBG) yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan,” kata Prasetyo Hadi usai pelantikan sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Diketahui, kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai menyantap MBG ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut.

Presiden Prabowo Subianto pun telah menugaskan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memperkuat tata kelola BGN sebagai respons atas insiden keracunan menu MBG sebelumnya terjadi di sejumlah daerah.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa data terkait dugaan kasus keracunan dalam program MBG akan dibuka untuk publik melalui BGN. Data tersebut telah dikumpulkan oleh Kemenkes secara harian melalui jaringan Puskesmas di seluruh Indonesia dan sudah disampaikan kepada BGN untuk proses verifikasi lebih lanjut. “Sudah ada datanya, sudah kami share kepada BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN,” ujar Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa laporan yang diterima berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah, yang telah terhubung dengan sistem pelaporan di puskesmas. “Sekarang tinggal dicocokkin SPPG-nya, SPPG yang mana. Kami dapatnya di puskesmasnya, kemudian kita sudah link ke sekolahnya karena kita screening SPPGnya dan ini memang utamanya di BGN,” ujarnya.

Hingga pertengahan September 2025, Kemenkes melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG. Sementara, BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak. Ant/S-2