Bank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi RI ke 4,8 Persen di 2025

Jakarta - Bank Dunia dalam laporan terbarunya pada Selasa (7/10), menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,8 persen, naik dari estimasi sebelumnya yang berada di level 4,7 persen.

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kawasan Asia Timur dan Pasifik masih relatif tinggi.

Namun, sejumlah langkah yang diambil untuk mempertahankan laju pertumbuhan saat ini dinilai belum tentu mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Bank Dunia menyoroti bahwa pertumbuhan tahunan di Tiongkok dan Indonesia yang mencapai sekitar lima persen, melampaui estimasi potensi pertumbuhan berkat dukungan pemerintah.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa defisit fiskal Tiongkok akan naik dari 4,5 persen pada 2019 menjadi 8,1 persen pada 2025. Di saat yang sama, rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) diprediksi mencapai 70,8 persen pada tahun ini.

Peningkatan ini dipandang akan mempersempit ruang bagi pemerintah Tiongkok untuk memberikan stimulus fiskal pada tahun 2026.

Laporan tersebut menyebut bahwa tantangan fiskal di Indonesia lebih berkaitan dengan komposisi belanja pemerintah ketimbang besaran defisit, yang diperkirakan masih sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.

"Saat ini, alokasi anggaran pemerintah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian," demikian laporan tersebut.

Bank Dunia menekankan bahwa Tiongkok dan Indonesia perlu melakukan reformasi, seperti penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha, khususnya di Indonesia, guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Reformasi Struktural

Sementara itu, Bank Dunia menyebut negara lain di kawasan seperti Filipina dan Vietnam telah melakukan reformasi struktural yang berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi dan proyeksipertumbuhan.

Lebih lanjut, Bank Dunia menekankan pentingnya reformasi struktural yang lebih mendalam di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satunya dengan pengurangan dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peningkatan keterbukaan terhadap persaingan pasar.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan Indonesia selama ini berusaha tumbuh lebih cepat dari potensi ekonominya. Untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai bentuk subsidi di sektor pangan, transportasi, dan energi.

Namun, pendekatan berbasis subsidi dinilai belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan meningkatkan daya saing nasional.

“Indonesia perlu lebih ambisius dalam reformasi yang membuka perdagangan dan meningkatkan kompetisi, serta mengurangi status istimewa BUMN dan perusahaan yang terkait dengan negara,” ujar Mattoo.

Ia menyoroti kebijakan perdagangan yang masih bersifat protektif telah membuat Indonesia terpinggirkan dari rantai nilai global, terutama di sektor manufaktur.