Kemenkes Dorong Bioteknologi Jadi Arah Pengobatan di Indonesia

JAKARTA - Kementerian Kesehatan mendorong penerapan bioteknologi sebagai arah baru pengobatan di Indonesia. Langkah ini ditempuh seiring berkembangnya inovasi medis seperti terapi gen dan terapi sel.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi tersebut. Ia menilai, pengobatan berbasis bioteknologi menjadi masa depan layanan kesehatan nasional.

“Pemerintah ingin memberikan akses terhadap obat-obatan dan terapi baru yang lebih berkualitas. Maka perlu kehati-hatian agar berbagai metode modern baru ini tidak membebani masyarakat,” kata Budi seusai melakukan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan BPOM Triwulan III 2025 di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (6/10).

Budi menjelaskan, pembahasan bersama telah dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BPJS Kesehatan. Kedua lembaga sepakat mempercepat penyusunan regulasi agar inovasi medis tetap aman dan terjangkau.

“Kita ingin memastikan jangan sampai obat baru yang masih masa percobaan langsung diterapkan,” ujarnya. Ia menambahkan, kebijakan harus menjamin keamanan sekaligus efisiensi pembiayaan layanan kesehatan.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menuturkan pihaknya bertugas mengawasi keamanan produk pasca-pemasaran. Ia menyebut pengawasan terhadap terapi berbasis sel menjadi salah satu fokus lembaganya.

BPOM, kata Taruna, juga terus meningkatkan kordinasi dengan Kemenkes untuk memperbarui aturan teknis terapi bioteknologi. Termasuk menyesuaikan peraturan terkait tenaga medis dan fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan terapi tersebut.

“Kami pastikan semua yang sampai ke masyarakat itu aman dan memiliki efikasi yang terjamin,” ujar Taruna. Ia berharap penguatan regulasi ini dapat mendorong transformasi kesehatan tanpa mengorbankan keselamatan pasien.

Sebelumnya Kemenkes dan BPJS Kesehatan mengadakan Rapat Kordinasi bersama BPOM di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (6/10). Rakor ini membahas mengenai perkembangan tindak lanjut implementasi kebijakan dari lintas sektor di bidang kesehatan. ils/I-1