Dapur MBG Harus Steril

Dapur program MBG harus steril dengan dilengkapi alat sterilisasi dan perangkat uji makanan serta filter air bersih untuk mencegah kasus keracunan bagi penerima manfaat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih.

Langkah tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadi kasus keracunan akibat MBG yang belakangan marak terjadi. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan ada 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025, dan dari puluhan kasus itu ada 5.914 penerima MBG yang terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” kata Seskab Teddy, Minggu (5/10) malam.

Seskab Teddy melanjutkan evaluasi mengenai pelaksanaan program MBG menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat terbatas pada malam ini.

Presiden juga membahas beberapa program prioritas pemerintah lainnya, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan ketahanan energi, stimulus ekonomi terutama untuk periode akhir tahun 2025, dan berbagai program pemerintah lainnya.

Lewat Medsos

Terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan pengaduan yang terintegrasi, seperti melalui hotline 119 atau +6287777591097, mampu mempercepat penanganan kasus keracunan dalam program MBG.

Budi menyebutkan data yang dia dapat dari hotline tersebut menunjukkan, pada 4 Oktober, terdapat kejadian keracunan di Kota Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Jakarta. “Dua-duanya nggak ada yang fatal. Itu anak-anaknya sudah dirawat,” katanya di Jakarta, Senin (6/10).

Dahulu, katanya, laporan hanya melalui sosial media. Namun, sekarang sudah terintegrasi, dan Dinas Kesehatan sudah dilibatkan. “Mereka sudah mengisi laporan itu. Kalau ada di sosial media kita cocokkan segera. Sehingga, penanganannya jauh lebih baik,” kata Budi.

Menurutnya, pengaduan yang terintegrasi juga dapat menjadi bahan untuk perbaikan Badan Gizi Nasional (BGN) ke depannya. Hal tersebut, karena BGN belum memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah-daerah, sehingga kontribusi dari Dinas Kesehatan dapat membantu BGN.

“BGN nanti turun melakukan audit bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur implementasinya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunannya,” katanya.

Terkait SPPG, lanjutnya, per Senin, sudah ada 130 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Adapun pemerintah kini mewajibkan SLHS, beserta dua sertifikat lainnya, yakni sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan sertifikat halal guna mencegah kejadian keracunan dalam MBG agar tidak terulang kembali.

“Nah, percepatan sudah mulai terjadi. Kepala Dinas Kesehatan juga sudah mulai bergerak. Karena kita sudah meeting juga dengan Kemendagri, dengan Kepala Daerah. Mudah-mudahan bisa dipercepat komunikasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Pada Jumat (26/9), BGN melaporkan ada 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025, dan dari puluhan kasus itu ada 5.914 penerima MBG yang terdampak. Pemerintah pun menetapkan sejumlah langkah untuk tindak lanjut kejadian luar biasa (KLB), seperti penetapan tiga sertifikasi, pelaporan rutin kasus keracunan, serta membuat aturan Presiden guna perbaikan tata kelola MBG. Ant/S-2