Libas Parkir Liar di Jakarta, Semua Wajib Bayar Cashless

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan praktik parkir di ibu kota akan dibenahi secara menyeluruh dengan sistem pembayaran non-tunai (cashless). Kebijakan ini diproyeksikan menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan seluruh pemasukan masuk ke kas daerah.

“Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta. Dan itulah yang menjadi sasaran utama saya untuk ke depan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Pramono menekankan bahwa pengelolaan parkir harus transparan tanpa ada pihak yang mendapat keistimewaan. Ia menilai langkah ini akan menekan praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi yang merugikan masyarakat.

“Jadi, parkir itu harus transparan, tidak boleh ada siapa pun yang diberikan privilege,” tegasnya.

Gubernur Pramono menjelaskan fokus kerja pemerintah kini diarahkan pada persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Setelah perbaikan transportasi publik, program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kini giliran pembenahan parkir, pengelolaan sampah, hingga saluran air.

“Setelah kemarin kita melakukan pembenahan transportasi, kemudian KJP, KJMU, ijazah, dan sebagainya, berikut ini saya akan lebih konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan lapangan, seperti parkir, buang sampah sembarangan, selokan yang tidak tertata dengan rapi, dan sebagainya. Itu akan kami lakukan perbaikan,” jelasnya.

Langkah tegas ini muncul setelah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel empat lokasi parkir ilegal sehari sebelumnya. Keempat titik tersebut diketahui berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI namun dikelola tanpa izin resmi.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut praktik parkir ilegal itu merugikan daerah dalam jumlah fantastis. Ia menghitung potensi kebocoran bisa mencapai puluhan miliar setiap tahun.

“Dari hasil temuan kita pada hari ini secara fakta saya menghitung mungkin sekitar Rp 70 miliar dalam satu tahun. Padahal kalau dikelola dengan benar, pajak parkir bisa memberikan kontribusi lebih dari Rp 1,4 triliun untuk masyarakat,” kata Jupiter.

Menurutnya, jika PAD dari sektor parkir dapat dimaksimalkan, masyarakat akan merasakan manfaat langsung. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur perkotaan.

“Pembangunan sekolah negeri yang saat ini masih dikeluhkan, masih banyak warga yang belum mendapatkan sekolah negeri, bisa dijamin kalau PAD dikelola baik,” ungkapnya.

DPRD DKI menegaskan akan terus mengawasi praktik perparkiran agar tidak lagi menjadi lahan pungli dan merugikan warga. Jupiter menyebut potensi PAD dari parkir bisa menjadi sumber pendanaan vital bagi program-program sosial Pemprov DKI.

Pemprov DKI Jakarta kini bersiap memperluas sistem parkir cashless di seluruh titik strategis ibu kota. Dengan transparansi dan pengawasan ketat, kebijakan ini diyakini akan menutup ruang parkir liar sekaligus memperkuat kas daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menata parkir Jakarta agar lebih tertib, modern, dan adil bagi seluruh warga. Gubernur Pramono menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi praktik lama yang merugikan rakyat.