Pemerintah Pastikan MBG Aman, Evaluasi KLB Akan Cepat dan Menyeluruh

JAKARTA - Pemerintah memastikan program MBG aman dan evaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) akan dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab dipanggil Zulhas pada konferensi pers terkait KLB MBG di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10).

“Pemerintah terus memastikan MBG aman, MBG adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. Pemerintah terus merespons cepat karena sesuai instruksi Presiden, kami akan memperbaiki sistem dan tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulhas.

Zulhas menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan akan menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan KLB.

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan pengawasan Program MBG juga akan melibatkan unit terbesar penerima.

“Unit paling besar ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (sekitar 450 ribu sekolah). Kita melibatkan sekolah-sekolah penerima makanan ini untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disebarkan, mulai dari warna, bau, fisik, ada lendir atau tidak,” kata Menkes Budi.

Menkes menambahkan setiap enam bulan sekali, penerima manfaat akan diupayakan diukur tinggi dan berat badannya untuk memastikan MBG tepat sasaran.

“Setiap enam bulan, penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badan, by name by address melengkapi cek kesehatan gratis anak sekolah,” ujar Menkes Budi.

Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memperkuat tata kelola BGN sebagai respons atas insiden keracunan menu MBGyang belakang terjadi di sejumlah daerah.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus disiplin ketika menjalankan seluruh rantai produksi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta tidak mencari celah untuk keuntungan pribadi dan mencelakakan penerima manfaat.

“Kepada SPPG, dapur-dapur harus disiplin. Jangan memanfaatkan celah yang merugikan konsumen. Ini program raksasa yang akan dicatat dalam sejarah sebagai gerakan penanggulangan kualitas gizi anak dan melawan stunting. Mari kita dukung bersama-sama,” kata Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat mengunjungi dapur SPPG di Babau, Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah. Upaya ini penting mengingat banyak anak sekolah di Indonesia yang kerap mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi.

"Program ini cara cepat dan paling pokok untuk mengatasi gizi buruk. Tapi saya ingatkan, jangan sampai makanan bergizi gratis justru dijadikan sumber micin. Ketergantungan anak-anak kita pada snacks instan bermicin dan MSG harus dikurangi, karena itu merusak selera makan," ujar Menko Muhaimin Iskandar.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Muhaimin juga memastikan operasional SPPG berjalan sesuai standar higienis.

Ia menilai dapur SPPG Babau ini dapat menjadi contoh. “Dapur SPPG di sini sangat membanggakan. Semua pekerja senang, siswa penerima manfaat senang, pemilik dapur senang. Jadwal produksinya pun disiplin, mulai jam 13.00 siang persiapan kebersihan, jam 2 dini hari memasak, jam 6 pagi makanan siap, dan jam 9 pagi sudah terdistribusi. Ini yang harus ditiru di tempat lain,” ujar Menko Muhaimin.

Menko Muhaimin menuturkan keberadaan SPPG juga harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan dengan melibatkan UMKM lokal dalam rantai produksi. “Kita ingin MBG ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menggerakkan masyarakat agar produktif. Masyarakat bisa terlibat dalam penyediaan bahan baku, koperasi, UMKM, semuanya harus dititipkan dalam ekosistem MBG," tutur Menko PM Muhaimin Iskandar.