Korut Tegaskan Tak Akan Serahkan Senjata Nuklir

NEW YORK - Korea Utara (Korut) menegaskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pihaknya tidak akan pernah menyerahkan program nuklirnya.

Seorang menteri Korut mengatakan hal itu pada Senin (29/9) dalam pidato langka di PBB bahwa Pyongyang tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya tetapi tetap membuka pintu untuk diplomasi.

Wakil Menteri Luar Negeri Kim Son-gyong melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pekan tingkat tinggi tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran yang sebelumnya dilakukan pada tingkat yang lebih rendah oleh duta besar negara tersebut.

"(Pemberlakuan) denuklirisasi terhadap Korut sama saja dengan menuntutnya untuk menyerahkan kedaulatan dan hak untuk hidup serta melanggar konstitusi," kata Gyong.

"Kami tidak akan pernah meninggalkan nuklir, yang merupakan hukum negara, kebijakan nasional, dan kedaulatan kami, serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini," imbuh dia.

Sebelumnya pada pekan lalu, pemimpin Korut, Kim Jong-un, bahwa ia terbuka untuk berunding dengan AS, asalkan ia dapat mempertahankan persenjataan nuklirnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita KCNA.

Meski komentarnya terhadap AS relatif lunak, Gyong menuding AS dan dua sekutunya, Jepang serta Korsel, telah menargetkan Korut dan dan hal itu kian memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea. Gyong pun mengecam kerja sama pertahanan jangka panjang serta latihan militer rutin ketiga negara itu.

Korut yang melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006, saat ini berada di bawah serangkaian sanksi PBB atas program senjata terlarangnya.

Menurut badan mata-mata Korea Selatan (Korsel), Korut diyakini mengoperasikan beberapa fasilitas pengayaan uranium, termasuk satu di lokasi nuklir Yongbyon, yang konon dinonaktifkan oleh Pyongyang setelah perundingan, meskipun kemudian mengaktifkan kembali fasilitas tersebut pada tahun 2021.

Presiden Korsel, Lee Jae-myung, pada Selasa (23/9) lalu berjanji di PBB untuk berupaya mengakhiri "lingkaran setan" ketegangan dengan Korut karena ia berjanji tidak akan mengupayakan perubahan rezim.

"Korut akan, seperti di masa lalu, dan juga di masa depan, berkolaborasi dengan semua negara dan bangsa yang menentang dan menolak agresi, intervensi, dominasi, dan penaklukan, serta mendambakan kemerdekaan dan keadilan, terlepas dari perbedaan gagasan dan sistem," ujar Gyong tanpa merujuk secara spesifik ke negara mana pun.

Gyong mengklaim bahwa seiring dengan peningkatan kemampuan pencegahan perang yang dimiliki Korut, yang kini sebanding dengan ancaman agresi yang terus berkembang dari AS dan sekutunya, niat negara-negara musuh untuk memicu perang sepenuhnya dapat dikendalikan dan keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea tetap terjaga. 

Tanggapan Seoul

Menanggapi pernyataan Wamenlu Gyong, pemerintah Korsel menyatakan bahwa denuklirisasi di Semenanjung Korea merupakan target yang konsisten dari dunia internasional termasuk Korsel dan AS.

Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Korsel menyatakan bahwa PBB akan terus mendesak denuklirisasi Korut melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kementerian itu juga menjelaskan bahwa Seoul telah mengumumkan tiga prinsip terkait hubungan antara dua Korea, yaitu menghargai rezim Korut, tidak melakukan unifikasi dimana satu pihak menerima pihak lain secara penuh, dan tidak melakukan aksi bermusuhan.

“Seoul akan tetap melanjutkan upaya diplomasi untuk mewujudkan perdamaian di bawah kerja sama antara Korsel dan AS,” lapor kantor berita KBS, Selasa. AFP/KBS/Kyodo/I-1