Eddy Soeparno Optimistis Transisi Energi Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno optimistis transisi energi bakal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, dinilai penting membangun kesadaran bersama menghadapi ancaman perubahan iklim yang saat ini sudah menjadi potensi krisis iklim.

Menurut Eddy, parlemen harus mengambil peran strategis dalam mendorong percepatan transisi energi dan aksi iklim yang lebih nyata guna menghadapi dampak krisis iklim yang semakin meluas.

Menurut dia, Indonesia masih sangat bergantung besar pada energi fosil, khususnya batu bara karena 60 persen kebutuhan listrik nasional masih bersumber dari batubara. Padahal, kata dia, Indonesia mempunyai potensi sumber energi terbarukan yang berlimpah.

“Di radius 150 km dari Jakarta saja terdapat enam PLTU batubara. Di sisi lain, saat ini kita menghadapi polusi udara yang serius termasuk diantaranya bersumber dari emisi transportasi, industri, dan rumah tangga,” kata Eddy di Jakarta, Rabu (1/10).

Dia menilai polusi udara dan perubahan iklim semakin terasa dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, mulai dari banjir dan hujan deras di musim kemarau hingga indeks kualitas udara yang memburuk. Menurut dia, kondisi ini tidak bisa lagi disebut sekadar perubahan iklim, melainkan sudah masuk kategori krisis iklim.

“Krisis iklim adalah kenyataan yang dampaknya sudah kita rasakan: suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, dan fenomena alam tidak lagi terprediksi. Kita harus bergerak cepat dengan manajemen krisis juga," katanya.

Indonesia, kata dia, sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari surya, air, panas bumi, hingga arus laut. Namun potensi tersebut belum digarap optimal, sementara ketergantungan impor energi masih tinggi.

Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak setiap harinya. Kondisi ini membuat ketahanan energi kita rentan.

Di pun bersyukur RUU Pengelolaan Perubahan Iklim masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Hal itu merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan energi dengan fokus pada aksi iklim yang konsisten dan transisi dari fosil ke energi terbarukan yang bertahap.

“Kita membutuhkan payung hukum yang kuat agar mitigasi dan adaptasi iklim berjalan konsisten, termasuk perlindungan bagi masyarakat yang terdampak,” kata dia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Doktor Ilmu Politik UI ini memaparkan berbagai strategi yang penting dan perlu dilakukan untuk mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Eddy menjelaskan, RUPTL PLN 2025-2034 sudah menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit baru di mana 43 GW berasal dari Energi Baru dan Terbarukan.

“Bahkan dalam RUPTL PLN 2025 – 2034 kita juga sudah memasukkan rencana pembangunan 0,5 GW energi nuklir modular, yang sifatnya bersih, stabil, dan aman sebagai komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri dengan tetap menyediakan energi bersih,” jelasnya.

Eddy meyakini transisi energi akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi berdasarkan RUPTL 2025–2034, sektor-sektor baru yang muncul dari transisi seperti EBT, kendaraan listrik, industri baterai, dan bioenergi yang berpotensi menciptakan lebih dari 1,7 juta pekerjaan hingga 2034.

“Dalam posisi kami sebagai Pimpinan MPR RI maupun Anggota Komisi XII DPR RI terus mendorong kebijakan fiskal dan investasi agar menyasar sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau, termasuk riset energi bersih, kawasan industri rendah karbon, dan penyediaan green financing,” terangnya.