Prabowo Minta 1.000 Tambang Ilegal di Babel Ditutup

Presiden Prabowo memerintahkan penutupan 1.000 penambangan illegal di Babel yang merugikan negara puluhan triliun rupiah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung (Babel) yang ­merugikan negara hingga puluhan triliun.

Presiden Prabowo menje­la­s­kan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga 22 triliun rupiah pada periode September-Desember 2025, bahkan 45 triliun rupiah sampai­ ­tahun 2026.

“Bangka Belitung cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besar­an di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. 80 persen timah, kita, kita tutup!,” tegas Presiden Prabowo di hadapan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) dalam musyawarah nasional salah satu parpol di Jakarta, Senin (29/9).

Presiden melanjutkan selama ini para penyelundup itu menggunakan berbagai siasat untuk mengeluarkan hasil timah dari tambang-tambang ilegal ke luar Pulau Bangka dan Pulau Belitung, diantaranya menggunakan perahu-perahu kecil sampai dengan kapal-­kapal penumpang seperti ­kapal ferry.

“Sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” kata Presiden.

Tidak hanya soal penyelundupan timah dan tambang timah ilegal, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi ­mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang timah di Bangka B­elitung.

“Yang lebih merisaukan tetapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya, limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi, karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi, saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang,” kata Presiden.

Kandungan Tanah

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli-ahli kimia sehingga mereka dapat mengidentifikasi kandungan tanah jarang dari material limbah bekas tambang timah.

“Ini saya sekarang perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli kimia supaya (bisa) ngecek. Dia lihat pasir, padahal pasir ini nilainya luar biasa. Di bidang lain juga sama, nikel, batu bara, bauksit, hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan ba­nyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal, atau diambil alih negara,” ujar Presiden ­Prabowo.

Presiden pun optimistis aksi “bersih-bersih” tambang ilegal itu dapat mencegah kebocoran-kebocoran uang negara, sehingga penerimaan negara dapat bertambah.

Dalam kesempatan sama, Presiden juga menyatakan akan target membangun desa nelayan hingga 2.000 ­lokasi, serta mencetak sawah baru seluas 480 ribu hektare guna ­meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan nelayan.

Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sedang berjalan, akan ditambah menjadi minimal 1.000 desa nelayan pada 2026, bahkan total mencapai 2.000 desa nelayan yang memiliki gudang penyimpanan untuk hasil produksi perikanan.

“Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat,” kata Presiden. Ant/S-2