Prabowo Canangkan 2 Ribu Desa Nelayan dan Sawah Baru

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia mencanangkan pembangunan 2.000 desanelayan sekaligus membuka 480 ribu hektare (ha) sawah baru pada 2026.

Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sedang berjalan, akan ditambah menjadi minimal 1.000 desa nelayan pada 2026, bahkan total mencapai 2.000 desa nelayan yang memiliki gudang penyimpanan untuk hasil produksi perikanan.

"Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin (29/9).

Seperti dikutip dari Antara, Prabowo menjelaskan melalui desa nelayan, nelayan sekitar akan difasilitasi gudang penyimpanan (cold storage) dan dermaga untuk meningkatkan hasil produksi dan memaksimalkan pendapatan.

Berdasarkan hasil percontohan desa nelayan di Biak, Papua, penghasilan para nelayan mengalami peningkatan sebesar 60-100 persen.

Presiden juga akan membangun 20 ribu ha tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat sebagai tahap awal yang diproyeksi membuka 130 ribu lapangan kerja baru.

Selain budidaya dan perikanan, Kepala Negara juga akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu ha. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu ha yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari–Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari–April 2025.

Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 5 triliun rupiah agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.

"Bulog akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah 5 ha, gudang modern, dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun, karena penghematan dari macam-macam kebocoran dan korupsi," kata Presiden.

Proyek Strategis Nasional

Seiring dengan itu, pemerintah melepaskan status kawasan hutan bagi 474 ribu ha lahan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang dikembangkan sebagai pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah.

“Dari yang dimohonkan, itu 474 ribu ha yang sudah dilepas dari (status) kawasan hutan. Yang (sudah) jadi (terbit) PBT (Peta Bidang Tanah) itu 451 ribu hektare,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan dan tidak ada yang bermukim, sehingga merupakan tanah milik negara dan tidak perlu melakukan prosedur pembebasan tanah.

“Kan ini hutan, punya negara. Nggak ada (pembebasan lahan), belum ada penduduknya. Nggak ada yang mukim di situ,” ujar dia.

Nusron mengatakan data lahan yang sudah masuk dalam PBT per hari ini terdiri dari 1.140 halahan yang rencananya diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan dan pemukiman para pekerja PSN, 263 ribu ha untuk sawah, serta 146 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit.

Meskipun demikian, ia tidak memberikan keterangan sejauh mana progres pengembangan PSN tersebut, karena hal itu merupakan pekerjaan dan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Selain lahan di PSN Wanam, ia mengatakan mereka juga sudah mengurus administrasi dan memetakan lahan di PSN Kota Merauke.

“Terus yang 41 ribu hektare yang di Merauke Kota, itu untuk sawah juga dan itu yang sebagian sudah digarap,” kata Nusron Wahid.