Legal Saja Tak Cukup! Dana Rp200 Triliun Wajib Jadi Motor Sektor Riil

Senin, 22 Sep 2025, 00:00 WIB

JAKARTA – DPR RI menegaskan kebijakan penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah ke Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak melanggar hukum. Kendati tak melanggar, dana sebesar itu jangan sampai menjadi dana menganggur, namun harus menggerakan sektor riil.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan diperbolehkan memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening Bank Sentral ke bank umum mitra pemerintah.

Ket. Foto: Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini - Penyusunan, penetapan dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, lalu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dan ketiga adalah UU APBN setiap tahun. — Sumber: istimewa

“Tidak ada keraguan, semuanya dilandasi aturan perundang-undangan. Kalau efektivitasnya masih diperdebatkan, itu bagian dari public policy yang wajar dikritisi,” kata Misbakhun dalam dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia’ yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru memberi sinyal positif ke pasar. Injeksi dana tersebut memperkuat posisi likuiditas perbankan, khususnya Himbara, dan berdampak pada penguatan harga saham perbankan di pasar modal.

“Paling tidak, kebijakan ini menjawab isu kelangkaan likuiditas di pasar yang selama ini jadi perhatian pengamat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti tantangan besar lain yang harus dihadapi Purbaya, yaitu mewujudkan keinginan Presiden Prabowo agar APBN ke depan dapat mencapai zero defisit. Hal itu, menurutnya, sulit diwujudkan tanpa peningkatan tax ratio yang saat ini masih di bawah 10 persen.

“Kalau penerimaan pajak terus di bawah target, defisit APBN akan sulit ditutup. Apalagi beban bunga utang kita per tahun hampir Rp800 triliun dengan tingkat imbal hasil surat utang yang masih tinggi, sekitar 6–7 persen, bahkan lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyoroti kebijakan terbaru Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan pada Bank Himbara.

Langgar Aturan

Menurut Didik penempatan dana tersebut melanggar konstitusi dan tiga Undang-undang sekaligus. Dia menegaskan penyusunan, penetapan dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, lalu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dan ketiga adalah UU APBN setiap tahun.

"Inilah prosedur resmi dan aturan main ketatanegaraan, yang harus dijalankan karena anggaran negara masuk ke dalam ranah publik. Anggaran negara bukan anggaran privat atau anggaran perusahaan," tegasnya, pekan lalu.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.