SDGs Berpacu dengan Waktu, Bappenas Desak Percepatan Aksi Nyata

Rabu, 18 Nov 2026, 18:55 WIB

JAKARTA – Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih menghadapi tantangan besar di tengah dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semakin kompleks.

Agenda pembangunan global yang menargetkan penghapusan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan membutuhkan komitmen dan aksi nyata lintas sektor.

Ket. Foto: Ilustrasi-Penggunaan angkutan barang berbasis kereta api sebagai upaya mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih hijau dan berkelanjutan. — Sumber: ANTARA/ HO-KAI Daop 1 Jakarta

Di tingkat nasional, percepatan pencapaian SDGs tidak cukup hanya bertumpu pada program pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Konsistensi kebijakan, efektivitas pembiayaan, serta pengukuran capaian yang transparan menjadi faktor penting agar target pembangunan berkelanjutan tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas, melainkan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kecepatan mencapai target-target Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Hari ini kita telah melewati pandemi, telah melewati tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, dan guncangan iklim ekstrem. Namun, kita tidak kehilangan keyakinan untuk terus membangun. Situasi global menegaskan satu hal, kecepatan bukan lagi pilihan, kecepatan harus menjadi kebutuhan yang mendesak,” ucapnya dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 | Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11).

Berdasarkan laporan SDGs dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026, hanya sekitar 15 persen target global berada di jalur pencapaian, 36 persen target global berada di jalur yang menunjukkan kemajuan moderat, serta 88 persen target terukur Asia-Pasifik berisiko tidak tercapai pada 2030 apabila laju kemajuan tak berubah.

Konflik, perubahan iklim, ketimpangan dan keterbatasan pembiayaan dinilai saling memperkuat serta membentuk tantangan yang semakin kompleks, sehingga di situasi seperti SDGs semakin relevan.

Indonesia sendiri disebut memiliki modal kemajuan yang kuat, mengingat negara ini menduduki posisi ke-76 peringkat dalam SDG Index 2026 atau meningkat 28 peringkat dibandingkan tahun 2019.

"Capaian nasional juga menunjukkan 62 persen dari 244 indikator SDGs telah mencapai target atau menunjukkan perkembangan positif," katanya.

Kepala Bappenas menganggap kemajuan Indonesia dalam SDGs lahir dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta masyarakat yang terus bergerak.

“Satu keputusan yang tepat dapat menghasilkan manfaat sekaligus, dimana pendidikan, energi, daya saing, harga, pengelolaan sampah, juga berkaitan dengan pembangunan kita," katanya.

Namun demikian, menurut Rachmat, keputusan tak terpadu juga dapat memunculkan biaya yang penuh risiko. Oleh karena itu, pendekatan nexus (mengelola berbagai sektor yang saling terhubung secara terpadu) harus jadi cara kita untuk bekerja dan dengan cara ini SDGs membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas dan berdampak.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.