Pemerintah Tawarkan Peluang Investor Asing di Proyek Tenaga Surya 100 GW untuk Desa

JAKARTA — Pemerintah Indonesia membuka peluang lebar bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) di desa-desa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara yang masih bergantung pada batu bara untuk mengurangi ketergantungan energi fosil.

Rencana tersebut menargetkan setiap desa di Indonesia memasang panel surya dengan kapasitas gabungan antara 80 hingga 100 GW. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memanggil Menteri Energi Bahlil Lahadalia ke istana untuk membahas langkah awal realisasi program transisi energi berskala nasional ini. Ketika ditanya apakah Indonesia membuka pintu bagi investasi asing, Bahlil mengakui pemerintah harus mencari mitra internasional karena keterbatasan kapasitas dalam negeri.

“Ya, jelas. Proyek panel surya 100 GW ini sangat besar. Industri dalam negeri kita hanya mampu memproduksi tidak lebih dari 5 GW per tahun,” ujar Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

“Untuk itu, kami akan mencari investor asing yang bersedia bermitra dengan pengusaha Indonesia dan badan usaha milik negara, termasuk PLN,” tambahnya.

Ini bukan kali pertama pemerintah mengumumkan rencana PLTS tersebut. Pada akhir Juli lalu, Menteri Koordinator Zulkifli Hasan menyebut setiap desa akan menyediakan lahan antara 1 hingga 1,5 hektare untuk pembangunan ladang surya. Proyek ini juga memiliki nilai investasi yang tinggi, diperkirakan mencapai 100 miliar dolar AS. Koperasi desa yang baru dibentuk akan menjadi pusat pengelolaan program listrik tenaga surya tersebut. Saat itu, Zulkifli juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden.

Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi tenaga surya besar, diperkirakan antara 3.300 GW hingga 20.000 GW menurut kajian lembaga energi IESR. Jika berhasil dijalankan, IESR menilai program ini bisa menjadi inisiatif elektrifikasi pedesaan terbesar di Asia Tenggara. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah, termasuk kelayakan finansial proyek dan kebutuhan beban listrik. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi geografis ketika menentukan lokasi pembangunan.

Meski begitu, Bahlil belum merinci apakah pemerintah akan memberikan insentif bagi investor asing yang ingin masuk ke proyek ini. Data resmi menunjukkan Indonesia berhasil menarik investasi senilai Rp 942,9 triliun atau sekitar 57,6 miliar dolar AS pada semester pertama 2025, dengan 45,9 persen di antaranya berasal dari investor internasional. Angka tersebut belum termasuk investasi di sektor hulu minyak dan gas, serta sektor keuangan.

Indonesia sendiri memiliki lebih dari 84.000 desa yang akan menjadi target pengembangan energi surya ini. Pemerintah berharap program tersebut dapat mempercepat transisi energi bersih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pengelolaan berbasis koperasi.