Junta Tak Gelar Pemilu di Sejumlah Wilayah

YANGON -  Junta yang berkuasa di Myanmar pada Senin (15/9) membeberkan bahwa pemilihan umum yang telah lama dijanjikan, tidak akan diadakan di sekitar satu dari tujuh daerah pemilihan parlemen nasional, karena mereka tengah memerangi berbagai pasukan pemberontak yang menentang pemilihan tersebut.

Perang saudara telah melanda Myanmar sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta 2021, memenjarakan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, dan menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpinnya.

Militer telah menggembar-gemborkan pemilu yang akan dimulai secara bertahap pada 28 Desember, sebagai jalan menuju rekonsiliasi. Namun para pemantau menuding pemilu itu sebagai taktik untuk melegitimasi kekuasaan militer yang berkelanjutan, sementara pemilu itu akan diboikot oleh banyak anggota parlemen yang digulingkan dan diblokir oleh kelompok oposisi bersenjata di daerah kantong yang mereka kuasai.

Pemberitahuan oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar yang dibagikan di media pemerintah mengatakan pemilu tidak akan diadakan di 56 daerah pemilihan majelis rendah dan sembilan daerah pemilihan majelis tinggi.

“Pemberitahuan itu tidak memberikan alasan khusus untuk pembatalan tersebut tetapi mengatakan bahwa daerah pemilihan ini dianggap tidak kondusif untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil,” lapor kantor berita AFP.

Terdapat total 440 daerah pemilihan untuk majelis tinggi dan majelis rendah Myanmar, dengan 65 daerah pemilihan yang dibatalkan mencakup hampir 15 persen dari total daerah pemilihan.

Junta Myanmar kehilangan sebagian besar wilayah ketika kelompok oposisi yang tersebar melancarkan serangan gabungan mulai akhir tahun 2023, tetapi baru-baru ini berhasil merebut kembali sebagian wilayahnya dengan beberapa kemenangan.

Serangan Udara

Sementara itu sebuah kelompok bersenjata etnis minoritas Myanmar pada akhir pekan lalu mengatakan bahwa serangan udara junta di Negara Bagian Rakhine barat telah menewaskan sedikitnya 19 pelajar, termasuk anak-anak.

Tentara Arakan (AA) terlibat dalam pertempuran sengit dengan militer berkuasa Myanmar untuk merebut kendali atas Rakhine, tempat mereka telah merebut banyak wilayah dalam setahun terakhir.

AA memposting pernyataan di Telegram pada 13 September lalu yang mengatakan serangan terhadap dua sekolah menengah swasta di Kotapraja Kyauktaw terjadi tepat setelah tengah malam pada 12 September, menewaskan 19 siswa berusia antara 15 dan 21 tahun, dan melukai 22 lainnya.

“Kami merasa sedih seperti keluarga korban atas kematian siswa yang tidak bersalah,” kata pernyataan itu.

Pihak AA menyalahkan junta atas serangan itu. Sedangkan media lokal Myanmar Now melaporkan bahwa sebuah pesawat tempur junta menjatuhkan dua bom seberat 500 pon di sebuah sekolah menengah saat para siswa sedang tidur.

Dalam sebuah pernyataan, UNICEF ​​mengutuk serangan brutal tersebut, yang menurut mereka telah menambah pola kekerasan yang semakin menghancurkan di Negara Bagian Rakhine, yang mana anak-anak dan keluarga menjadi korbannya. AFP/I-1