Penanganan Pascabanjir Bali Harus Komprehensif

Penanganan banjir bandang yang melanda Bali hingga menelan belasan orang meninggal dunia harus dilakukan secara komprehensif dan konstruktif untuk jangka menengah dan panjang.

JAKARTA – Diperlukan penanganan secara komprehensif pascabanjir bandang melanda sejumlah wilayah di Bali yang menelan korban jiwa hingga belasan orang dan mengakibatkan ratusan warga harus mengungsi.

“Belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Juga, solidaritas dan empati kami untuk para pengungsi yang harus kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Ini adalah ujian yang sangat berat, dan kita harus hadir bersama untuk meringankan beban mereka,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus di Jakarta, Minggu. (14/9)

HBA juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah langsung meninjau lokasi bencana.

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan memberikan semangat serta kepastian bagi korban dan para relawan di lapangan.

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa fase tanggap darurat harus dilakukan dengan secepat dan seoptimal mungkin. Distribusi bantuan, termasuk kebutuhan pokok, air bersih, obat-obatan, dan tenda pengungsian yang layak, harus dipastikan sampai kepada semua penerima tanpa terkecuali.

“Data BNPB yang menyebutkan 120 titik banjir dengan 81 titik yang parah menunjukkan skala bencana yang luar biasa. Ini membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, dan seluruh elemen masyarakat. Kita tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan kondisi,” ujarnya.

Setelah fase tanggap darurat, HBA menyarankan agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah konstruktif jangka menengah dan panjang. Hal ini penting untuk mencegah terulang bencana serupa di masa depan.

“Kita perlu meninjau ulang tata kelola daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan sampah, tata ruang wilayah, dan sistem peringatan dini bencana. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, karena itu mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama dan bagian dari pembangunan berkelanjutan di Bali,” kata HBA.

Bersihkan Sampah

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menggandeng seribuan orang lintas instansi untuk membersihkan sisa banjir besar di Bali khususnya kawasan pasar di Denpasar.

“Ada 1.100 orang ini melanjutkan upaya-upaya (pembersihan) yang telah dilakukan beberapa hari lalu. Mereka dari unsur Polri, TNI, warga, pelajar, LSM, ojek online, komunitas pencak silat,” kata dia di Denpasar, Minggu.

Menteri LH mencatat hingga hari kelima bencana di Bali telah terkumpul 84 ton sampah, yang diperkirakan masih ada 210 ton sampah lagi yang akan terkumpul dari sisa banjir. Karena sampah-sampah tersebut merupakan dampak dari bencana, kementerian memberi izin Pemprov Bali membuang sampah banjir ke TPA Suwung dengan batasan waktu satu bulan.

Menteri LH mencatat Bali memerlukan hampir 14 ribu hektare tutupan hutan di DAS yang menuju Denpasar dan Badung agar kemampuan resapan air kembali.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Bali, Sabtu (13/9), bertujuan untuk mengecek langsung kerja jajarannya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani dampak banjir.

Banjir merendam sebagian area pemukiman dan pusat-pusat ekonomi di beberapa kota dan kabupaten di Bali pada Selasa (9/9) dan Rabu (10/9), hingga menyebabkan ratusan bangunan rusak dan belasan orang meninggal dunia.

Gubernur Bali I Wayan Koster, menyebutkan data terkini dampak banjir yaitu 17 orang meninggal dunia. Dari 17 orang itu, 11 korban jiwa di Denpasar, satu orang di Kabupaten Badung, dua orang di Kabupaten Jembrana, dan tiga di Kabupaten Gianyar. Kemudian, masih ada dua warga Denpasar dan dua warga Badung yang hilang dan masih dalam pencarian dari tim SAR.

Wayan Koster memastikan tahun ini akan mulai membahas peraturan daerah tentang larangan alih fungsi lahan merespons arahan dari Menteri Lingkungan Hidup yang melihat konversi lahan menjadi salah satu penyebab banjir besar. “Mulai tahun ini, (menggarap perda) iya, sudah ada instruksi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali,” ucapnya di Denpasar, Minggu. Ant/S-2