Pemanfaatan Bantuan Buku dari Perpusnas Perkuat Literasi Masyarakat

JAKARTA– Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menyebutkan data bahwa rata-rata masyarakat Indonesia hanya meluangkan waktu sekitar 129 jam per tahun atau setara lima setengah hari dalam 365 hari dan jumlah buku yang dibaca per tahun rata-rata hanya 5,91 buku, atau sekitar setengah buku per bulan.

Aminudin menekankan pentingnya koordinasi, kerja sama, dan sinergitas seluruh pihak dalam menjalankan program-program penguatan literasi di masyarakat. Untuk itu, Kepala Perpusnas melakukan kunjungan kerja ke Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, pada Rabu- Jumat (10-12/9).

Kepala Perpusnas mendorong masyarakat bersepakat untuk membuat forum komunitas perpustakaan. “Forum komunitas perpustakaan dapat menjadi wadah untuk saling belajar, bertanya, berbagi pengalaman dan pada saatnya juga berbagi sumber daya,” tuturnya. 

Dirinya meyakini bahwa penguatan perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi, ia menambahkan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan.

Aminudin berharap, keterbukaan akses buku mampu memberikan peluang kepada semua orang terutama anak-anak untuk membaca buku, berkegiatan, serta berpartisipasi dalam aktivitas yang memberdayakan masyarakat setempat. “Walaupun gedung perpustakaannya tidak terlalu besar, tetapi penuh penuh aktivitas, inisiatif, dan kreativitas menggerakan masyarakat, bagi kami itu jauh lebih baik,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem akreditasi perpustakaan akan berubah ke depannya. “Jika sebelumnya 70 persen bobot penilaian ada pada compliance yaitu kepatuhan terhadap sarana prasarana dan 30 persen pada kinerja, maka kini dibalik yaitu 70 persen untuk aktivitas, 30 persen untuk compliance,” urainya.

Dalam salah satu lokasi kunjungan di Garut, Kepala Perpusnas mengevaluasi pemanfaatan bantuan buku yang telah disalurkan khususnya ke perpustakaan desa, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan perpustakaan rumah ibadah.

Menurutnya, evaluasi diperlukan setelah dirinya mengetahui kondisi di beberapa daerah masih terdapat desa atau TBM yang enggan membuka paket bantuan buku. Menariknya, alasan paket tidak dibuka adalah takut rusak atau takut dikenakan biaya penggantian.

“Buku itu wajib rusak karena dipakai, dibaca, dan dipinjam masyarakat. Jadi, jangan takut rusak. Kalau buku hanya disimpan rapi tanpa disentuh, manfaatnya tidak ada,” ujarnya.

 Aminudin menegaskan bahwa hal yang tidak boleh terjadi pada buku-buku yang dikirimkan Perpusnas adalah diperjualbelikan. “Sudah ada tanda terima buku ini adalah buku bantuan jadi tidak ada biaya yang akan ditagih,” tandasnya.

Lebih lanjut, Kepala Perpusnas memaparkan bahwa pendaftaran untuk bantuan buku tidak dilakukan langsung ke Perpusnas, melainkan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota dan dengan syarat dan ketentuan tertentu.

“Tidak semua desa bisa langsung diajukan sebagai calon penerima bantuan buku. Hanya desa yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola perpustakaan. Demikian juga untuk TBM, hanya TBM yang terbukti aktif menyelenggarakan kegiatan literasi yang berhak diusulkan. Jadi, yang diajukan adalah yang memang sudah ada kegiatannya, ada yang mengurusnya dan ada tempatnya,” urainya.

Pemanfaatan Bantuan Buku

Walikota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan bahwa penerima bantuan buku bermutu, Kampung Literasi dan Sadar Tertib Arsip (KALISTA) yang berlokasi di Cibeureum, Tasikmalaya akan terus dijadikan sebagai model pengembangan literasi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten (Dispusip) Garut, Totong, turut melaporkan bahwa Kabupaten Garut telah menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Perpusnas. DAK tersebut dimanfaatkan untuk penguatan perpustakaan dan di tahun 2026 mendatang, berupa bantuan buku bermutu di rumah ibadah dan lapas.