Dobel Jabatan, Sudah Jadi Komisaris Bank BJB, Helmy Yahya Kini Diangkat Sebagai Kepala BP Rebana

Badan Pengelola Rebana adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk mengawal percepatan pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana (Rebana). Kawasan strategis ini mencakup tujuh wilayah: Kabupaten Subang, Sumedang, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon. Rebana digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi baru Jabar, yang ditopang oleh infrastruktur kelas dunia seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Pelabuhan Patimban, dengan fokus pada industri, logistik, dan pariwisata.

Gubernur Jabar melalui berbagai pernyataan resmi yang dirangkum dari laman Jabarprov.go.id, kerap menekankan pentingnya Rebana bagi masa depan ekonomi Jawa Barat. Alasan pemilihan Helmy Yahya sebagai Kepala BP Rebana diduga kuat karena latar belakangnya yang luas di dunia media, bisnis, dan komunikasi, serta jejaring nasional dan internasionalnya yang diyakini dapat mendongkrak promosi investasi Rebana ke kancah global.

“Pembangunan Rebana sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana melangkah lebih serius dan lebih cepat. Kita perlu memperkuat networking dan menghadirkan tata kelola yang lebih business-like agar Rebana lebih dinamis, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Helmy Yahya setelah dilantik.

Mengenai jabatannya yang dobel di Bank BJB dan BP Rebana, proses penunjukan dirinya di BJB sebelumnya ditegaskan oleh Pj. Gubernur pada waktu itu, Dedi Mulyadi, dilakukan murni berdasarkan prinsip profesionalisme dan tanpa campur tangan politik.

Helmy juga menyampaikan penghargaan kepada pendahulunya, Bernardus Djonoputro, yang dianggap berhasil meletakkan fondasi awal. Bernardus, yang kini beralih peran sebagai Komisaris PT BIJB Aerocity Development, menyatakan keyakinannya bahwa Rebana akan menjadi tujuan investasi utama.

Dengan kepemimpinan baru ini, BP Rebana berkomitmen untuk mempercepat terwujudnya Rebana sebagai koridor ekonomi masa depan yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing global, meski pilihan pemegang jabatan ganda tetap menjadi bahan pengawasan publik.