Produktivitas Bukan Pilihan, Tapi Keharusan! Menaker Soroti Masa Depan Ekonomi RI

JAKARTA – Peningkatan produktivitas nasional merupakan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Produktivitas yang tinggi memungkinkan sumber daya—baik tenaga kerja, modal, maupun teknologi—dimanfaatkan secara lebih efisien, sehingga menghasilkan output yang lebih besar tanpa harus menambah biaya secara proporsional.

Dalam konteks global, peningkatan produktivitas juga menjadi kunci bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap, memperluas daya saing ekspor, dan menarik investasi asing.

Selain itu, produktivitas yang lebih baik akan memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

Oleh karena itu, strategi peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta reformasi regulasi agar iklim usaha lebih kondusif.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai peningkatan produktivitas nasional merupakan kunci utama bagi daya saing sumber daya manusia (SDM) dan industri Indonesia di tingkat regional dan global.

“Produktivitas adalah kata kunci bagi daya saing, sekaligus fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/9).

Ia menilai, tingkat produktivitas Indonesia masih di bawah rata-rata negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan pertumbuhannya cenderung stagnan.

“Kita menghadapi tantangan besar. Tingkat produktivitas Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN dan pertumbuhannya cenderung stagnan. Faktor modal pun belum memberikan dampak signifikan. Ini PR besar kita bersama,” katanya.

Menaker mengatakan, berdasarkan kajian McKinsey, saat ini tingkat produktivitas Indonesia tercatat sekitar 11 ribu dolar AS per pekerja.

Ia menilai, demi mencapai target Indonesia Emas 2045, angka ini harus meningkat hingga 440 persen.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengakselerasi capaian tersebut,” ujar Yassierli.

Selain itu, Menaker juga menyoroti ketimpangan produktivitas antarsektor industri. Industri padat karya dinilai masih memiliki produktivitas rendah, sementara industri padat modal relatif lebih tinggi.

“Sebagai negara besar, kebijakan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan sektor padat karya agar produktivitas nasional dapat tumbuh lebih merata,” kata dia.

Untuk itu, Menaker mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas nasional, salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli produktivitas (productivity specialist).

Melalui program ini, Kemnaker menargetkan tersedianya sekitar 200 Productivity Specialist yang mampu menyiapkan program-program produktivitas berdampak tinggi, serta memperkuat kapabilitas National Productivity Organization (NPO) Indonesia dalam mendorong produktivitas nasional.

Selain itu, Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas berbasis 4P yaitu People, Process, Product, and Policy.

Upaya ini akan diperkuat dengan program upskilling dan reskilling bagi sedikitnya 50 ribu pekerja mulai Oktober mendatang.

“Kita membutuhkan banyak productivity specialist sebagai champions dan agen perubahan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini berperan dalam menentukan masa depan daya saing bangsa,” kata Yassierli.