Wisata Ramah Muslim Perlu Lebih dari Fasilitas, Sertifikasi Halal Jadi Fondasi

MATARAM – Konsep wisata ramah Muslim berkembang sebagai strategi untuk menangkap potensi pasar wisata halal global yang terus meningkat.

Intinya bukan sekadar menyediakan fasilitas ibadah atau makanan halal, tetapi menciptakan ekosistem wisata yang selaras dengan nilai, kebutuhan, dan gaya hidup wisatawan Muslim.

Fasilitas seperti hotel dengan sertifikasi halal, restoran bebas alkohol, ruang ibadah yang mudah diakses, hingga layanan ramah keluarga menjadi diferensiasi penting.

Dari sisi ekonomi, penerapan konsep ini memberi nilai tambah karena memperluas segmen wisatawan mancanegara, khususnya dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Namun, tantangannya ada pada konsistensi standar, sertifikasi, serta edukasi pelaku wisata agar tidak berhenti pada labelisasi, melainkan betul-betul menghadirkan pengalaman berwisata yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Akademisi pariwisata syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Wahyu Khalik mengatakan konsep wisata ramah Muslim yang dikembangkan Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu mendapat penguatan melalui jaminan sertifikasi halal.

"Sertifikasi halal menjadi kunci agar wisatawan merasa aman dan nyaman menikmati layanan pariwisata di Nusa Tenggara Barat," ujar Wahyu Khalik ditemui di Mataram, Kamis (5/9).

Wahyu menjelaskan wisatawan memerlukan jaminan berupa sertifikasi halal pada produk dan layanan mulai dari kuliner, akomodasi, hingga fasilitas pendukung.

Menurut dia, ragam produk dan layanan yang mendapat sertifikasi halal dapat meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap Nusa Tenggara Barat sekaligus memastikan turis Muslim mendapat layanan sesuai dengan nilai dan kebutuhan agama mereka.

"Dengan mayoritas penduduk Muslim secara tidak langsung sudah mencerminkan praktik wisata ramah Muslim," kata Wahyu.

Sepanjang Januari sampai Juli 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Lombok mencapai 51.411 orang.

Pada Juli 2025 ada 10.512 wisatawan mancanegara yang didominasi warga negara Eropa sebanyak 5.278 orang dan ASEAN mencapai 2.645 orang. Adapun jumlah wisatawan mancanegara asal Timur Tengah hanya berjumlah 30 orang.

Lebih lanjut Wahyu menyampaikan Lombok kembali menduduki posisi pertama destinasi pariwisata halal di Indonesia pada 2024.

Prestasi itu menegaskan bahwa Pulau Lombok yang dijuluki Negeri Seribu Masjid mampu menjaga konsistensi dalam menyediakan fasilitas ramah Muslim.

"Tidak hanya berupa tempat ibadah yang mudah dijangkau, tetapi juga budaya masyarakat yang sudah akrab dengan prinsip-prinsip Islami," ucapnya.

Pemerintah Provinsi NTB memperbaharui regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pariwisata Halal. Aturan baru itu diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan menyesuaikan dengan perkembangan industri sejalan dengan program prioritas pariwisata berkualitas.

Dalam pengembangan pariwisata berkualitas, pemerintah NTB mendorong berbagai segmen khusus wisatawan terutama konsep pariwisata ramah Muslim dengan membangun kawasan wisata khusus dan bersegmen.

Berbagai destinasi wisata baru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dikembangkan agar meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk peningkatan akses dan konektivitas antar destinasi.