Koperasi Merah Putih Samarinda Tagih Aksi Nyata Himbara

JAKARTA - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menanti kepastian skema pembiayaan dari bank Himbara dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) guna mendukung operasional koperasi agar lebih maksimal.

Ketua KKMP Lempake, Adung KS Utomo saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (3/9), mengatakan koperasi yang telah beroperasi sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025 itu menghadapi tantangan dalam modal kerja.

Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis dari Himbara dan LPDB terkait pembiayaan. Akibatnya, koperasi tidak bisa bergerak maksimal untuk mengembangkan usaha.

“Mereka masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Akhirnya kami tidak bisa bergerak sama sekali,” kata Adung.

Ia menuturkan saat awal peluncuran, koperasi mendapatkan dukungan pasokan barang dari berbagai BUMN seperti Bulog, ID Food, Pertamina, dan Pupuk Indonesia melalui skema konsinyasi, sebuah skema kerja sama ketika barang disiapkan langsung oleh BUMN dan dibayar setelah laku terjual.

Namun, skema ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga koperasi harus mengeluarkan modal untuk membeli stok barang dalam jumlah besar.

"Dulu kami diberi konsinyasi. Sekarang tidak bisa, harus beli putus. Ini menjadi masalah besar karena kami belum punya modal," ujarnya.

Adung menuturkan kendala ini membuat KKMP Lempake, yang menjadi koperasi percontohan di Kalimantan Timur, tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar secara optimal, padahal permintaan dari masyarakat di sekitar wilayahnya cukup tinggi.

Menanggapi masalah pembiayaan, Adung mengusulkan skema pinjaman yang lebih fleksibel, yaitu pinjaman dengan plafon. Ia menganggap skema ini lebih menguntungkan dan tidak membebani koperasi.

"Saya lebih memilih dikasih pinjaman plafon, anggaplah Rp500 juta, tapi yang kami bayar hanya yang kami gunakan," ucapnya.

Menurut Adung, skema ini lebih baik daripada mendapatkan pinjaman modal besar, misalnya Rp3 miliar, yang harus diangsur setiap bulan. Pinjaman besar bisa menjadi beban jika dana tidak produktif, sementara kewajiban angsuran terus berjalan.

"Ketika kami hanya memakai Rp100 juta, ya Rp100 juta ini yang kami bayar. Tapi yang Rp400 juta itu standby, tidak menjadi beban kami," ujar Adung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 yang menetapkan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk disuntikkan ke perbankan guna mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Empat bank yang ditunjuk untuk menyalurkan pinjaman adalah BNI, BRI, Mandiri dan BSI.