Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pentingnya pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 sebagai sarana mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan produk lokal.

Dalam penutupan AOE 2025, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (30/8), ia mengatakan pameran ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

"Hasilnya sangat bagus dan sesuai harapan. Saya melihat pameran ini sejalan dengan pemberdayaan masyarakat yang sedang dijadikan prioritas oleh Bapak Presiden Prabowo. Banyak produk UMKM daerah dipajang dan dipamerkan. Ini harus kita dukung. Produk lokal harus diberdayakan," ujar Zulkifli di Jakarta, Minggu (31/8).

Seperti dikutup dari Antara, menurut Zulkifli, keberadaan AOE yang konsisten diselenggarakan selama 20 kali dalam 25 tahun terakhir, telah berkontribusi besar terhadap pengembangan komoditas dan produk daerah.

Ia menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem pemberdayaan yang dapat mengembalikan kemandirian masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi menekankan perlunya tindak lanjut antar kabupaten dalam memperkuat potensi perdagangan.

Ia mencontohkan, Kabupaten Minahasa Utara siap menjalin kerja sama Kabupaten Lahat berupa pengiriman tas dari sabuk kelapa dan kenari, yang nilainya bisa mencapai Rp6 miliar.

"Kemudian, imbal baliknya, kami akan mengirimkan kopi ke Minahasa Utara, karena kami penghasil kopi. Inilah perdagangan yang mau kita jalin. Saya harap ini bisa dilakukan dan ditiru kabupaten lain," kata Bursah.

Pameran ini telah mendatangkan investor, pembeli dan pengunjung umum, di mana volume perdagangan langsung atau transaksi tercatat mencapai Rp8 miliar selama tiga hari pelaksanaan.

Naik Kelas

Seiring dengan itu, Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya transformasi digital dan penguatan literasi keuangan bagi pengusaha UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan naik kelas di era ekonomi digital.

"Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan agar UMKM bisa tetap relevan dan berdaya saing," katanya

Helvi menekankan UMKM harus memiliki akses pada literasi keuangan yang memadai, tata kelola usaha yang transparan dan akuntabel, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Ia menyebutkan data nasional menunjukkan bahwa inklusi keuangan Indonesia pada 2022 telah mencapai 85 persen namun Namun, indeks literasi keuangan baru berada di angka 49 persen.

Menurut Helvi, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang harus dijembatani termasuk melalui pemberian akses keuangan kepada UMKM yang dibarengi dengan pemahaman yang baik.

"Akses keuangan memang semakin luas, tetapi tanpa pemahaman yang baik, UMKM belum dapat memanfaatkannya secara optimal," ujarnya.

Ia menjelaskan literasi dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha.

Dengan literasi keuangan yang baik, UMKM tidak hanya mampu mengelola usahanya secara akuntabel tetapi juga lebih mudah memperoleh akses pembiayaan, memperluas pasar, hingga menjaga daya saing jangka panjang.

Dalam konteks ini, Helvi menilai peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan KJA sangat strategis.

Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas UMKM oleh IAI dinilai mampu memberikan fondasi tata kelola yang kredibel, sehingga UMKM semakin dipercaya oleh perbankan, investor, maupun mitra usaha.