Tragedi Demokrasi, DPR Harus Introspeksi dan Buka Ruang Dialog

Demokrasi hanya bisa tumbuh saat masyarakat mendapatkan ruang menyampaikan pendapat, didengar wakil rakyat, dan tanpa rasa takut. Wakil rakyat harus membuka telinga dan hati untuk rakyat.

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi di tengah iklim demokrasi Indonesia, serta menyerukan adanya introspeksi tulus di tubuh parlemen agar lebih bijak dalam menyikapi aspirasi ­publik.

“Demokrasi hanya bisa tumbuh bila ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga dan rakyat merasa didengar tanpa rasa takut,” kata dia pada forum Diseminasi Kebahasaan dan Kesastraan di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (31/8).

Menurut dia, peristiwa yang terjadi belakangan ini merupakan pengingat yang menyakitkan bahwa cara para pemegang amanah di DPR dalam menanggapi aspirasi rakyat memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan berbangsa.

Oleh karena itu, dia menegaskan momen ini harus menjadi penggerak bagi DPR untuk lebih membuka telinga dan hati terhadap rakyat yang diwakilinya. “Sudah saatnya kami lebih bijak dan berempati dalam membuat pernyataan publik,” ujarnya.

Dia menyadari pernyataan permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik.

Jalankan Amanah

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak anggota DPR RI untuk mengintrospeksi diri dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. “Unjuk rasa ke DPR RI yang menimbulkan korban jiwa harus menjadi dorongan kuat bagi para wakil rakyat untuk segera melakukan introspeksi diri. Apakah amanah yang dititipkan masyarakat sudah dijalankan dengan baik atau masih jauh dari harapan?” ujar Lestari dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, dia mengatakan anggota DPR RI harus sensitif dalam mengambil keputusan mengenai pendapatan atau fasilitas yang diterima dengan menimbang kondisi ekonomi rakyat. Selain itu, dia mengatakan anggota DPR RI harus wawas diri dalam bermedia sosial serta berempati terhadap masalah yang dihadapi rakyat.

Akibat arogansi dan sikap wakil rakyat yang dinilai memicu aksi besar-besar, DPP NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Kemudian PAN juga menonaktifkan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar juga secara resmi menyatakan menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR.

Terpisah, Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR RI untuk mengundang langsung perwakilan dari kelompok-kelompok demonstran termasuk para mahasiswa, kelompok pengendara ojek online (ojol), serikat buruh, dan koalisi masyarakat sipil, untuk berdialog dengan mereka secara tatap muka.

Presiden Prabowo menyebut aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus diterima dengan baik oleh para pimpinan DPR RI. “Saya juga meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik, dan langsung berdialog,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu sore.

Presiden menyebut beberapa tuntutan rakyat segera dipenuhi, termasuk pemecatan terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai demonstran arogan. Prabowo melanjutkan tuntutan masyarakat yang ingin tunjangan perumahan anggota DPR dicabut juga segera dipenuhi.

“Mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi, saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri, tetapi hal-hal lain ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” ujar Prabowo.