Kota Yogyakarta Disiapkan Jadi Percontohan Pengukuran Indeks Demokrasi

YOGYAKARTA, — Kota Yogyakarta direncanakan menjadi proyek percontohan pengukuran indeks demokrasi tingkat kabupaten/kota pada 2027. Rencana tersebut sejalan dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di angka 89,79 dan tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Polana Setiya Hati mengatakan kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tetapi juga membutuhkan pemahaman politik dan partisipasi masyarakat yang sehat.

“Pemahaman terkait demokrasi dan politik harus kita tingkatkan bersama-sama supaya kualitas demokrasi di Kota Yogyakarta bisa lebih baik, sehat, dan berkualitas,” ujarnya dalam kegiatan CakraWaLa Politik Berbasis Kemantren di Pendopo Gondokusuman, Senin (26/10).

Menurut Polana, pengukuran demokrasi mencakup sejumlah aspek, antara lain kebebasan, kesetaraan, dan pendidikan politik. Generasi muda menjadi salah satu kelompok yang diharapkan berperan dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk melalui sikap kritis terhadap informasi di ruang digital.

“Kami berharap generasi muda yang hadir bisa ikut mendorong peningkatan partisipasi, baik dalam pesta demokrasi maupun dalam menyikapi kebijakan publik di Kota Yogyakarta,” katanya.

Pendidikan politik dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Literasi politik dibutuhkan agar generasi muda tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi mampu menilai informasi secara kritis sekaligus terlibat dalam kehidupan demokrasi.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan partisipasi politik masyarakat tidak dapat dibatasi hanya pada momentum pemilihan umum. Warga juga memiliki ruang untuk mengawal kebijakan dan menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah.

“Demokrasi tidak hanya soal pemilu, tapi juga bagaimana aspirasi masyarakat didengar dan diperjuangkan. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Karena itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat, salah satunya melalui pendidikan politik di tingkat RT dan RW,” ujar Eko.

Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman Guritno juga mendorong masyarakat memanfaatkan ruang dialog dengan pemerintah untuk menyampaikan persoalan maupun aspirasi terkait kebijakan publik.

“Jangan takut menyampaikan aspirasi. Kalau ada kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, forum ini menjadi ruang yang baik untuk menyampaikan keluhan dan harapan,” ungkap Guritno.

Aspirasi masyarakat selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara unsur kewilayahan, legislatif, dan perangkat pemerintah terkait sehingga dialog publik dapat menjadi bagian dari proses perumusan maupun evaluasi kebijakan.