Seluruh Rute TransJakarta Hidup Lagi, Warga Bisa Bernapas Lega

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan seluruh rute layanan Transjakarta sudah kembali beroperasi normal pada Senin (1/9). 

"Pagi ini, mulai jam 05.00 WIB, seluruh rute Transjakarta beroperasi dan melayani dengan normal," kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Senin (1/9).

Dia juga menyampaikan pelayanan seluruh rute angkutan malam hari (Amari) sudah berjalan kondusif sejak Minggu (31/8) malam.

"Sepanjang malam tadi pelayanan seluruh rute Amari berjalan kondusif," ujar Ayu.

Sebelumnya, sejumlah rute layanan Transjakarta sempat mengalami gangguan imbas unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta beberapa waktu lalu, termasuk di depan gedung DPR/MPR.

Jajaran direksi dan manajemen Transjakarta pun terus memantau kondisi di lapangan, baik secara langsung (on the spot) maupun melalui Command Center di Kantor Pusat Transjakarta mengingat situasi di lapangan dapat berubah cepat, sehingga perusahaan dapat segera mengambil keputusan terkait layanan maupun operasional.

Pascademonstrasi tersebut, sejumlah halte mengalami kerusakan, antara lain Halte Bendungan Hilir, Halte Kwitang, Halte Kampung Melayu, Halte Kramat Sentiong, Halte Bidara Cina, Halte Cililitan, Halte Semanggi, Halte Petamburan, dan Halte Widya Candra.

Lalu, Halte Jatinegara, Halte Kejaksaan Agung, Halte Matraman Baru, Halte Pemuda Pramuka, Halte Masjid Agung, Halte Non BRT Gelora Bung Karno 1, dan Halte Non BRT Polda Metro Jaya 1.

Selain dirusak, sebanyak tujuh halte juga dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8) dini hari.

Ketujuh halte tersebut, yakni Halte Bundaran Senayan, Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen, Halte Sentral Senen, Halte Senayan, dan Halte Gerbang Pemuda.

Fasilitas yang mengalami kerusakan ringan sudah mulai diperbaiki pada Senin (1/9). Namun untuk kerusakan kategori sedang, perbaikan dilakukan pada Rabu (3/9), sementara kerusakan berat ditangani mulai Senin (8/9). 

Fasilitas umum yang seharusnya mendukung mobilitas warga justru menjadi sasaran amukan, mulai dari kaca pecah, pintu rusak, hingga peralatan elektronik tidak berfungsi. 

Kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah karena menimbulkan beban biaya perbaikan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari. 

Aksi destruktif tersebut memperlihatkan bagaimana penyampaian aspirasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih luas.