MPR: Negara Besar bukan karena Menara, tetapi Rakyat Tidak Tidur di Jalan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyatakan Hari Perumahan Nasional 2025 diperingati untuk mengingatkan bahwa negara besar bukan karena menara, melainkan rakyat tidak terpaksa tidur di jalanan karena tak mempunyai rumah.

Rumah, menurut dia, bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa, maka tak seorang pun warga bangsa ini harus kehilangan tempat berpulang, hanya karena tak mampu membeli rumah.

"Negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua," kata Ibas di Jakarta, kemarin.

Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi nasional dalam menjawab tantangan besar perumahan dan mempercepat terwujudnya rumah layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menindaklanjuti hal tersebut, menurut dia, rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan. Dia menegaskan bahwa rumah adalah hak dasar warga negara yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa.

Dia pun menilai bahwa kesenjangan kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah atau backlog perumahan secara nasional masih tinggi, yakni mencapai 9,9 juta backlog kepemilikan (78.87 persen di perkotaan) dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni (56,64 persen di perkotaan), menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023.

Belum lagi ditambah sekitar 700 ribu keluarga baru yang terbentuk setiap tahun dan membutuhkan hunian. Dengan begitu, dia menilai sistem dan pasokan perumahan tanah air masih jauh tertinggal.

Menurut dia, kondisi bonus demografi yang tengah sedang terjadi saat ini bisa menjadi berkah, jika tersedia rumah yang layak bagi generasi muda. Namun, jika tidak, akan sebaliknya menjadi beban sosial.

"Oleh karena itu, kita kawal agar generasi muda kita punya tempat hidup yang layak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi," kata dia.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk bersinergi, karena pembangunan perumahan bukan urusan satu kementerian, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, legislatif, BUMN, swasta, hingga partisipasi warga.

"Kini, di bawah Presiden Prabowo, kita harapkan perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan tata kelola yang kuat," katanya.