BUMD: Penopang atau Parasit Anggaran Daerah?

JAKARTA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk bank pembangunan daerah belum mampu membantu memperkuat kapasitas fiskal di daerah. Dari 800 lebih unit BUMD di Tanah Air, kontribusi mereka terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim.

Padahal, di tengah penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD), semestinya BUMD menjadi penopang kekuatan fiskal daerah. Ironisnys, BUMD justru menambah beban anggaran daerah.

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi peran BUMD, termasuk perbankan daerah. Menurutnya, fiskal daerah saat ini masih sangat lemah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur APBD dengan rerata di bawah 20 persen. Bahkan di banyak daerah, besarannya hanya 15 persen.

“Perkuatan fiskal daerah ini perlu dilakukan melalui kajian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Sayangnya, dalam pertemuan kali ini hanya dihadiri Sekda dan sebagian besar kepala daerah diwakili,” ujar Taufan dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (29/8).

Dia menambahkan urgensi penguatan perusahaan daerah itu semakin mendesak seiring dengan rencana lahirnya Undang-Undang BUMD yang tengah disiapkan pemerintah bersama DPR. “BUMD ini menjadi salah satu penopang utama fiskal daerah. Karena itu, hadirnya Dirjen BUMD di Kementerian Dalam Negeri diharapkan mampu memperkuat fasilitasi pemerintah pusat kepada daerah,” lanjutnya.

Taufik menambahkan Komisi II DPR menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tata kelola keuangan daerah, termasuk manajemen aset daerah seperti rumah sakit, serta peluang BUMD untuk berperan lebih luas.Dia menekankan kunci penguatan fiskal daerah bukan hanya infrastruktur, melainkan juga kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan kepala daerah.

“Tidak sedikit kepala daerah yang kurang memiliki inovasi dan visi. Padahal, pengelolaan SDA, peningkatan SDM, dan manajerial profesional dalam BUMD harus dijalankan oleh orang yang kompeten,” tegasnya.

Dia mencontohkan, di Sulawesi Selatan, PT Bank Sulselbar menjadi salah satu BUMD dengan aset terbesar dan mencatatkan laba bersih sekitar 1,2 triliun rupiah pada 2024. Namun, potensi kontribusi lebih besar terhadap PAD dinilai masih bisa dioptimalkan melalui regulasi dan tata kelola yang lebih baik.

Instrumen Penguatan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.

“Intinya kita ingin memastikan BUMD tidak menjadi beban anggaran, melainkan mampu menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah, baik melalui dividen maupun pelayanan publik. Kita juga ingin mendengar aspirasi daerah tentang bentuk BUMD yang ideal sesuai potensi masing-masing wilayah,” ujar Aria Bima.